Kotabumi (SL) - Sejumlah program Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Lampung Utara tahun 2013 dan 2014 disinyalir kuat sarat penyimpangan atau fiktif belaka. Padahal, alokasi dana yang telah dipersiapkan bagi program - program dimaksud terbilang sangat fantastis karena menyentuh angka hingga miliaran Rupiah.
Program - program tersebut yakni Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dianggarkan sekitar Rp. 1,9 miliar selama tahun 2013 dan 2014. Program lainnya yang ditengarai hanya untuk menggangsir anggaran saja yakni Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (PPWT) tahun 2013 dan 2014. Total dana yang telah dialokasikan selama dua tahun terakhir untuk PPWT itu mencapai sekitar Rp. 500 juta.
Indikasi penyimpangan atau fiktif atas kedua program dimaksud terkuak saat sejumlah awak media melakukan konfirmasi terkait program tersebut. Sejumlah Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang membidangi program itu menyatakan program - program itu tak pernah ada. Bahkan, sang Kepala Dinsosnakertrans, Edward pun menyatakan hal yang sama dan malah balik bertanya darimana awak media mendapat informasi terkait program - program tersebut.
"Program KAT dan PMKS kayaknya enggak ada," ucap Kepala Dinsosnakertrans, Edward, dikantornya, Selasa (9/9).
Pun begitu saat ditanya mengenai program PPWT pada dinas yang dipimpinnya. Edward menyatakan bahwa program transmigrasi tidak dianggarkan pada tahun ini. Sejatinya, kedua program bernilai total Rp. 2,4 miliar itu ditengarai kuat tercantum dalam Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dan 2014 serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinsosnakertrans. "Tahun ini enggak ada (program transmigrasi)," tuturnya lagi.
Penyataan tak jauh berbeda juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Transmigrasi Dinsosnakertrans, Naibaho. Dimana menurutnya, program transmigrasi terakhir kali dilaksanakan sekitar tahun 2002 silam. Program transmigrasi tahun 2012 itu diperuntukan bagi 10 Kepala Keluarga (KK) dengan total 33 jiwa. Kesepuluh KK dimaksud mengikuti transmigrasi ke wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. "Tahun 2013 dan 2014, program transmigrasi itu enggak ada," singkat dia.
Bahkan, menurut pejabat lama Dinsosnakertrans ini, pihaknya belum pernah melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap kesepuluh KK yang mengikuti program transmigrasi tahun 2012 silam. "Kalau Monev-nya belum karena belum diprogramkan.mungkin tahun depan diprogramkan," tutup dia.
Sebelumnya, terkait program KAT dan PMKS, mulai dari Kasi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, M. Nasyir SY, dan Kasi Rehabiltasi Kesos Dinsosnakertrans, Rispasari, hingga Kabid Kesejahteraan Sosial (Kesos) Dinsosnakertrans, Idrus menyatakan bahwa program KAT dan PMKS dibidang yang ditanganinya tersebut tidak pernah ada. "Kalau ditempat kita enggak ada orang yang terisolir kek (seperti) suku badui atau suku di Kerinci, Jambi, enggak ada berarti," kata Idrus belum lama ini.(Feaby)
Program - program tersebut yakni Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dianggarkan sekitar Rp. 1,9 miliar selama tahun 2013 dan 2014. Program lainnya yang ditengarai hanya untuk menggangsir anggaran saja yakni Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (PPWT) tahun 2013 dan 2014. Total dana yang telah dialokasikan selama dua tahun terakhir untuk PPWT itu mencapai sekitar Rp. 500 juta.
Indikasi penyimpangan atau fiktif atas kedua program dimaksud terkuak saat sejumlah awak media melakukan konfirmasi terkait program tersebut. Sejumlah Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang membidangi program itu menyatakan program - program itu tak pernah ada. Bahkan, sang Kepala Dinsosnakertrans, Edward pun menyatakan hal yang sama dan malah balik bertanya darimana awak media mendapat informasi terkait program - program tersebut.
"Program KAT dan PMKS kayaknya enggak ada," ucap Kepala Dinsosnakertrans, Edward, dikantornya, Selasa (9/9).
Pun begitu saat ditanya mengenai program PPWT pada dinas yang dipimpinnya. Edward menyatakan bahwa program transmigrasi tidak dianggarkan pada tahun ini. Sejatinya, kedua program bernilai total Rp. 2,4 miliar itu ditengarai kuat tercantum dalam Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dan 2014 serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinsosnakertrans. "Tahun ini enggak ada (program transmigrasi)," tuturnya lagi.
Penyataan tak jauh berbeda juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Transmigrasi Dinsosnakertrans, Naibaho. Dimana menurutnya, program transmigrasi terakhir kali dilaksanakan sekitar tahun 2002 silam. Program transmigrasi tahun 2012 itu diperuntukan bagi 10 Kepala Keluarga (KK) dengan total 33 jiwa. Kesepuluh KK dimaksud mengikuti transmigrasi ke wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. "Tahun 2013 dan 2014, program transmigrasi itu enggak ada," singkat dia.
Bahkan, menurut pejabat lama Dinsosnakertrans ini, pihaknya belum pernah melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap kesepuluh KK yang mengikuti program transmigrasi tahun 2012 silam. "Kalau Monev-nya belum karena belum diprogramkan.mungkin tahun depan diprogramkan," tutup dia.
Sebelumnya, terkait program KAT dan PMKS, mulai dari Kasi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, M. Nasyir SY, dan Kasi Rehabiltasi Kesos Dinsosnakertrans, Rispasari, hingga Kabid Kesejahteraan Sosial (Kesos) Dinsosnakertrans, Idrus menyatakan bahwa program KAT dan PMKS dibidang yang ditanganinya tersebut tidak pernah ada. "Kalau ditempat kita enggak ada orang yang terisolir kek (seperti) suku badui atau suku di Kerinci, Jambi, enggak ada berarti," kata Idrus belum lama ini.(Feaby)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar