Kotabumi (SL) - Pengamat Politik, Budiharjo menganggap 'macetnya' pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Lampung Utara (Lampura) 2014 dikarenakan kurang mengertinya kalangan legistaif terhadap laju pembangunan.
"Sebetulnya persoalan APBD-P Lampung Utara (karena) kurangnya pengertian Dewan terhadap pentingnya pembangunan (didaerahnya)," bebernya melalui ponselnya, Kamis (28/8).
Pengesahan RAPBD-P yang beberapa kali gagal dimaksud secara tidak langsung menunjukan sifat egois kalangan legislatif. Padahal, RAPBD-P ini sangat diperlukan untuk melakukan pembangunan. Terlebih, Kabupaten Lampura merupakan salah satu Kabupaten tertinggal di Lampung. "Para elite politik diparlemen kurang paham terhadap fungsinya sebagai anggota dewan yang seharusnya mendorong percepatan pembangunan. Apalagi Kabupaten Lampung Utara termasuk Kabupaten yang tertinggal di Lampung ini," urai dia.
Ia menilai bahwa kedudukan RAPBD-P ini terbilang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang baru saja mengalami pergantian pucuk pimpinan. Dimana, RAPBD-P ini sendiri berfungsi untuk menyesuaikan terhadap visi dan misi sang pemimpin baru karena anggaran sebelumnya merupakan produk pemerintahan Kepala Daerah yang lama.
"Seandainya ini tidak dilakukan penyesuaian (maka) visi dan misi Kepala Daerah menjadi terganggu tahun ini. Program pembangunan yang seharusnya bisa dibiayai pada APBD 2014 termasuk perubahannya akan tertunda karena tidak ada alokasi dalam perubahan maka pembangunan disana (Lampura). Jadi, mau tidak mau terhambat," urai dia.
Dengan terhambatnya laju pembangunan di Lampura, menurutnya, maka yang akan dirugikan secara langsung itu ialah masyarakat Lampung Utara sendiri. "Akibatnya, masyarakat yang akan dirugikan," katanya lagi.
Dosen Fisip (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Lampung ini juga menyoroti keengganan sejumlah Partai Politik diparlemen Lampura untuk turut membahas RAPBD-P kali ini. Lantaran hal tersebut merupakan langkah yang kurang bijak karena tidak melewati mekanisme yang harus dilewati. "Sebenarnya bukan partainya yang tidak bijak tapi oknum partainya yang tidak bijak," ujarnya seraya menambahkan semestinya oknum - oknum dimaksud mencontoh transisi kepemimpinan antara Presiden SBY dengan Jokowi karena tetap mengedepankan semangat untuk memperkuat, memperlancar proses pembangunan.
Budiharjo meminta seluruh jajaran elite politik dan Kepala Daerah di Lampura untuk lebih membuka dan menjalin komunikasi yang lebih baik dan tidak mengedepankan ego politik. Karena politik itu sendiri merupakan proses negosiasi atau proses saling memahami dan bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. "Politik itu untuk memkamurkan masyarakat. Itu yang harus dipahami. Saya kira harus ada komunikasi antara Kepala Daerah dan elit - elit politik disana melalui komunikasi yang bagus, membicarakan atau duduk bersama yang semuanya untuk kepentingan rakyat," tutup dia diakhir wawancara.(Feaby)
"Sebetulnya persoalan APBD-P Lampung Utara (karena) kurangnya pengertian Dewan terhadap pentingnya pembangunan (didaerahnya)," bebernya melalui ponselnya, Kamis (28/8).
Pengesahan RAPBD-P yang beberapa kali gagal dimaksud secara tidak langsung menunjukan sifat egois kalangan legislatif. Padahal, RAPBD-P ini sangat diperlukan untuk melakukan pembangunan. Terlebih, Kabupaten Lampura merupakan salah satu Kabupaten tertinggal di Lampung. "Para elite politik diparlemen kurang paham terhadap fungsinya sebagai anggota dewan yang seharusnya mendorong percepatan pembangunan. Apalagi Kabupaten Lampung Utara termasuk Kabupaten yang tertinggal di Lampung ini," urai dia.
Ia menilai bahwa kedudukan RAPBD-P ini terbilang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang baru saja mengalami pergantian pucuk pimpinan. Dimana, RAPBD-P ini sendiri berfungsi untuk menyesuaikan terhadap visi dan misi sang pemimpin baru karena anggaran sebelumnya merupakan produk pemerintahan Kepala Daerah yang lama.
"Seandainya ini tidak dilakukan penyesuaian (maka) visi dan misi Kepala Daerah menjadi terganggu tahun ini. Program pembangunan yang seharusnya bisa dibiayai pada APBD 2014 termasuk perubahannya akan tertunda karena tidak ada alokasi dalam perubahan maka pembangunan disana (Lampura). Jadi, mau tidak mau terhambat," urai dia.
Dengan terhambatnya laju pembangunan di Lampura, menurutnya, maka yang akan dirugikan secara langsung itu ialah masyarakat Lampung Utara sendiri. "Akibatnya, masyarakat yang akan dirugikan," katanya lagi.
Dosen Fisip (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Lampung ini juga menyoroti keengganan sejumlah Partai Politik diparlemen Lampura untuk turut membahas RAPBD-P kali ini. Lantaran hal tersebut merupakan langkah yang kurang bijak karena tidak melewati mekanisme yang harus dilewati. "Sebenarnya bukan partainya yang tidak bijak tapi oknum partainya yang tidak bijak," ujarnya seraya menambahkan semestinya oknum - oknum dimaksud mencontoh transisi kepemimpinan antara Presiden SBY dengan Jokowi karena tetap mengedepankan semangat untuk memperkuat, memperlancar proses pembangunan.
Budiharjo meminta seluruh jajaran elite politik dan Kepala Daerah di Lampura untuk lebih membuka dan menjalin komunikasi yang lebih baik dan tidak mengedepankan ego politik. Karena politik itu sendiri merupakan proses negosiasi atau proses saling memahami dan bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. "Politik itu untuk memkamurkan masyarakat. Itu yang harus dipahami. Saya kira harus ada komunikasi antara Kepala Daerah dan elit - elit politik disana melalui komunikasi yang bagus, membicarakan atau duduk bersama yang semuanya untuk kepentingan rakyat," tutup dia diakhir wawancara.(Feaby)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar