Kotabumi (SL) - Insiden 'pengancaman' wartawan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan (Kadistanak) Lampung Utara (Lampura), Hidayatullah mendapat perhatian serius dari Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Terbukti, Kadistanak dimaksud telah mendapat teguran langsung dari sang Bupati.
"Ini baru dibahas, baru dipanggil, baru dimarahin dan baru ditegur," ungkap Bupati, dikantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura, Kamis (28/8).
Selain menegur yang bersangkutan (Kadistanak) secara langsung, Agung memastikan kemungkinan pihaknya akan menjatuhkan sanksi lainnya atas arogansi yang dipertontonkan sang bawahannya. "Yang jelas teguran lisan. Tapi sanksi yang lebih, saya belum dapat laporan dari Sekda (Sekretaris Daerah)," urainya.
Secara tegas Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menyayangkan adanya 'gesekan' antara jajarannya dengan kalangan media. Pasalnya, seyogyanya insiden dimaksud tidak perlu terjadi manakala bawahannya menempatkan para wartawan pada posisinya yakni sebagai rekan atau mitra.
Meski begitu, secara tersirat, putra mantan Bupati Way Kanan ini meminta semua pihak termasuk kalangan media untuk melihat persoalan dimaksud secara jernih dan tidak dari satu sisi saja. "Teguran sudah kita lakukan. Tapi, rekan - rekan wartawan juga harap mengerti bagaimana kondisi beliau (saat itu). Mungkin sedang capek atau lelah tapi yang jelas sanksi sudah kita lakukan baik itu teguran," ucap dia.
Agung berharap insiden pengancaman atau intimidasi terhadap kalangan media yang terjadi seperti saat ini merupakan insiden yang terakhir kalinya. "Mudah - mudahan, ini yang pertama dan terakhir," tandas Bupati termuda di Lampung ini.
Dalam kesempatan itu, Agung juga mengimbau kepada seluruh jajarannya agar dapat selalu bersinergi dan bekerja sama serta terbuka dengan kalangan media sepanjang hal itu tidak menyangkut ihwal rahasia negara. "Saya imbau kepada seluruh aparat saya yang ada dibawah, wartawan adalah rekan kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus bersama - sama. Apa yang mereka ingin beritakan, apa yang memang ingin disampaikan atau dicari tahu oleh wartawan, kita berikan selama itu tidak melanggar rahasia negara," pinta suami Endah Kartika Prajawati ini.
Sebelumnya, Komisi Informasi Provinsi Lampung mengecam keras tindakan 'pengancaman' yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Lampung Utara (Lampura), Hidayatullah kepada sejumlah awak media. Pasalnya, 'ancaman dimaksud termasuk salah satu bentuk intimidasi kepada para insan pers yang notabene dilindungi oleh Undang - Undang.
"Ini sebagai bentuk intimidasi dan menghalang - halangi wartawan yang telah dilindungi UU Pers," tandas Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi melalui pesan singkatnya, Rabu (27/8). Menurutnya, insiden ini semestinya tak perlu terjadi bilamana pejabat yang bersangkutan mau memberikan daftar nama kelompok tani yang mendapat bantuan dari dana APBD Lampura tahun 2014 senilai 11,8 M.
Secara tersirat, Juniardi menyatakan bahwa alasan penolakan yang berujung 'pengancaman' atau intimidasi yang dilontarkan sang Kadistanak itu terkesan mengada - ada. Pasalnya, seyogyanya, sang Kadistanak mempidanakan para pelaku pemerasan kepada kelompok tani diwilayahnya. "Harusnya pelaku pemerasan itu yang dipidanakan. bbkan wartawan yang bekerja mencari berita. Kecuali, Jika wartawan itu melakukan pemerasan, baru laporkan," beber dia.
Dikatakannya, apa yang dilakukan kalangan pers kala itu semata - mata hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kinerja dari para aparatur negara dan masyarakat. "Wartawan hanya menjalankan tugas jurnalistik dalam rangka pengawasan dan control sosial terhadap kinerja aparatur Negara dan masyarakat," tutup dia.
Diketahui, ancaman atau intimidasi dari Kadistanak Lampura, Hidayatullah kepada wartawan bermula ketika kalangan media meminta data tentang nama-nama kelompok tani (Poktan) penerima bantuan, Selasa (26/8) sekitar pkul 10.30 WIB.(Feaby)
"Ini baru dibahas, baru dipanggil, baru dimarahin dan baru ditegur," ungkap Bupati, dikantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura, Kamis (28/8).
Selain menegur yang bersangkutan (Kadistanak) secara langsung, Agung memastikan kemungkinan pihaknya akan menjatuhkan sanksi lainnya atas arogansi yang dipertontonkan sang bawahannya. "Yang jelas teguran lisan. Tapi sanksi yang lebih, saya belum dapat laporan dari Sekda (Sekretaris Daerah)," urainya.
Secara tegas Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menyayangkan adanya 'gesekan' antara jajarannya dengan kalangan media. Pasalnya, seyogyanya insiden dimaksud tidak perlu terjadi manakala bawahannya menempatkan para wartawan pada posisinya yakni sebagai rekan atau mitra.
Meski begitu, secara tersirat, putra mantan Bupati Way Kanan ini meminta semua pihak termasuk kalangan media untuk melihat persoalan dimaksud secara jernih dan tidak dari satu sisi saja. "Teguran sudah kita lakukan. Tapi, rekan - rekan wartawan juga harap mengerti bagaimana kondisi beliau (saat itu). Mungkin sedang capek atau lelah tapi yang jelas sanksi sudah kita lakukan baik itu teguran," ucap dia.
Agung berharap insiden pengancaman atau intimidasi terhadap kalangan media yang terjadi seperti saat ini merupakan insiden yang terakhir kalinya. "Mudah - mudahan, ini yang pertama dan terakhir," tandas Bupati termuda di Lampung ini.
Dalam kesempatan itu, Agung juga mengimbau kepada seluruh jajarannya agar dapat selalu bersinergi dan bekerja sama serta terbuka dengan kalangan media sepanjang hal itu tidak menyangkut ihwal rahasia negara. "Saya imbau kepada seluruh aparat saya yang ada dibawah, wartawan adalah rekan kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus bersama - sama. Apa yang mereka ingin beritakan, apa yang memang ingin disampaikan atau dicari tahu oleh wartawan, kita berikan selama itu tidak melanggar rahasia negara," pinta suami Endah Kartika Prajawati ini.
Sebelumnya, Komisi Informasi Provinsi Lampung mengecam keras tindakan 'pengancaman' yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Lampung Utara (Lampura), Hidayatullah kepada sejumlah awak media. Pasalnya, 'ancaman dimaksud termasuk salah satu bentuk intimidasi kepada para insan pers yang notabene dilindungi oleh Undang - Undang.
"Ini sebagai bentuk intimidasi dan menghalang - halangi wartawan yang telah dilindungi UU Pers," tandas Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi melalui pesan singkatnya, Rabu (27/8). Menurutnya, insiden ini semestinya tak perlu terjadi bilamana pejabat yang bersangkutan mau memberikan daftar nama kelompok tani yang mendapat bantuan dari dana APBD Lampura tahun 2014 senilai 11,8 M.
Secara tersirat, Juniardi menyatakan bahwa alasan penolakan yang berujung 'pengancaman' atau intimidasi yang dilontarkan sang Kadistanak itu terkesan mengada - ada. Pasalnya, seyogyanya, sang Kadistanak mempidanakan para pelaku pemerasan kepada kelompok tani diwilayahnya. "Harusnya pelaku pemerasan itu yang dipidanakan. bbkan wartawan yang bekerja mencari berita. Kecuali, Jika wartawan itu melakukan pemerasan, baru laporkan," beber dia.
Dikatakannya, apa yang dilakukan kalangan pers kala itu semata - mata hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kinerja dari para aparatur negara dan masyarakat. "Wartawan hanya menjalankan tugas jurnalistik dalam rangka pengawasan dan control sosial terhadap kinerja aparatur Negara dan masyarakat," tutup dia.
Diketahui, ancaman atau intimidasi dari Kadistanak Lampura, Hidayatullah kepada wartawan bermula ketika kalangan media meminta data tentang nama-nama kelompok tani (Poktan) penerima bantuan, Selasa (26/8) sekitar pkul 10.30 WIB.(Feaby)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar