Kotabumi (SL) - Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya dari Dinsosnakertrans (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2013 patut dipertanyakan.
Pasalnya, sejumlah petinggi Dinas tersebut mulai dari Kasi hingga Kabidnya yang membidanginya sepertinya kurang memahami program dimaksud berikut realisasinya dilapangan. Bahkan, baik Kasubid hingga sang Kabid memiliki penjelasan berbeda satu sama lain mengenai kegiatan dimaksud.
Padahal, kedua kegiatan itu tercantum jelas dalam Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 dan 2014. Dimana pada tahun 2013 silam, kegiatan itu bernilai Rp. 906.000.000. Sementara pada tahun ini, anggaran program dimaksud naik menjadi Rp. 1.019.000.000.
Kasi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, M. Nasyir SY mengatakan program KAT tersebut tidak ada. "(Program itu) Tahun lalu, kita enggak ada. 2014 juga enggak ada," ucap dia, belum lama ini.
Ia beralasan ketiadaan program KAT itu disebabkan Kabupaten Lampura tidak memiliki KAT diwilayahnya. "KAT itu kelompok adat yang memang terisolir tpi itu ga ada disini. Tapi, kita ada kelompok fakir miskin," terangnya.
Namun mengenai program PMKS yang menjadi satu paket dalam program tersebut, M. Nasyir mengutarakan bila program PMKS itu ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana besaran dana PKH pada tahun 2013 silam mencapai Rp. 23 miliar. "PMKS ini termasuk program PKH yang mengurusi diantaranya balita telantar, gelandang, anak terlantar. Kalau dinilaikan dengan Rupiah, (nilainya) itu mencapai Rp. 23 Miliar totalnya," urai dia.
Lain lagi dengan Rispasari, Kasi Rehabiltasi Kesos Dinsosnakertrans. Perempuan berjilbab ini mengatakan bila bahwa program PMKS Dinsosnakertrans yang diantaranya terdiri dari anak terlantar, bayi terlantar, gelandangan dimaksud merupakan daftar pekerjaan yang harus dilakukan pihaknya dan bukan daftar bantuan yang telah atau akan diberikan kepada masyarakat. "Data ini ialah semua pekerjaan (yang ditangani) Dinsos. Jadi, bukan bantuan yang kita berikan tapi itu daftar pekerjaan kita," beber dia seraya menambahkan, pihaknya masih dalah tahap pendataan mengenai berapa banyak jumlah PMKS diwilayahnya.
Setali tiga uang. Kabid Kesejahteraan Sosial (Kesos) Dinsosnakertrans, Idrus pun turut memberikan penjelasan KAT di Lampura tidak ada. Sedangkan PMKS masih dalam taraf pendataan. "Kalau ditempat kita enggak ada orang yang terisolir kek (seperti) suku badui atau suku di Kerinci, Jambi, enggak ada berarti," kata dia.(Feaby)
Pasalnya, sejumlah petinggi Dinas tersebut mulai dari Kasi hingga Kabidnya yang membidanginya sepertinya kurang memahami program dimaksud berikut realisasinya dilapangan. Bahkan, baik Kasubid hingga sang Kabid memiliki penjelasan berbeda satu sama lain mengenai kegiatan dimaksud.
Padahal, kedua kegiatan itu tercantum jelas dalam Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 dan 2014. Dimana pada tahun 2013 silam, kegiatan itu bernilai Rp. 906.000.000. Sementara pada tahun ini, anggaran program dimaksud naik menjadi Rp. 1.019.000.000.
Kasi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, M. Nasyir SY mengatakan program KAT tersebut tidak ada. "(Program itu) Tahun lalu, kita enggak ada. 2014 juga enggak ada," ucap dia, belum lama ini.
Ia beralasan ketiadaan program KAT itu disebabkan Kabupaten Lampura tidak memiliki KAT diwilayahnya. "KAT itu kelompok adat yang memang terisolir tpi itu ga ada disini. Tapi, kita ada kelompok fakir miskin," terangnya.
Namun mengenai program PMKS yang menjadi satu paket dalam program tersebut, M. Nasyir mengutarakan bila program PMKS itu ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana besaran dana PKH pada tahun 2013 silam mencapai Rp. 23 miliar. "PMKS ini termasuk program PKH yang mengurusi diantaranya balita telantar, gelandang, anak terlantar. Kalau dinilaikan dengan Rupiah, (nilainya) itu mencapai Rp. 23 Miliar totalnya," urai dia.
Lain lagi dengan Rispasari, Kasi Rehabiltasi Kesos Dinsosnakertrans. Perempuan berjilbab ini mengatakan bila bahwa program PMKS Dinsosnakertrans yang diantaranya terdiri dari anak terlantar, bayi terlantar, gelandangan dimaksud merupakan daftar pekerjaan yang harus dilakukan pihaknya dan bukan daftar bantuan yang telah atau akan diberikan kepada masyarakat. "Data ini ialah semua pekerjaan (yang ditangani) Dinsos. Jadi, bukan bantuan yang kita berikan tapi itu daftar pekerjaan kita," beber dia seraya menambahkan, pihaknya masih dalah tahap pendataan mengenai berapa banyak jumlah PMKS diwilayahnya.
Setali tiga uang. Kabid Kesejahteraan Sosial (Kesos) Dinsosnakertrans, Idrus pun turut memberikan penjelasan KAT di Lampura tidak ada. Sedangkan PMKS masih dalam taraf pendataan. "Kalau ditempat kita enggak ada orang yang terisolir kek (seperti) suku badui atau suku di Kerinci, Jambi, enggak ada berarti," kata dia.(Feaby)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar