Kotabumi (SL) - Polres dan Kodim 0412 Lampung Utara (Lampura) mengimbau setiap jajarannya untuk tidak terlibat politik praktis dalam perhelatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur (Pilgub) Lampung pada April mendatang.
"Setiap jajaran saya tidak boleh terlibat politik praktis baik dalam Pileg dan Pilgub Lampung nanti," kata Kapolres Lampura, AKBP Helmi Santika Kamis (13/3).
Pihaknya tak akan segan menjatuhkan sanksi kepada siapa saja bawahannya yang terbukti terlibat dalam politik praktis. Sanksi terberat yang telah disiapkan pihaknya yakni pemberhentian dengan tidak hormat. "Bagi anggota yang terbukti melakukan politik praktis, sanksi berat sudah menanti. Sanksi berat itu bisa berup pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, AKBP. Helmi Santika juga mengimbau kepada seluruh Caleg yang akan menggelar rapat umum untuk kepentingan kampanye mendatang untuk memberitahukan pihaknya tiga hari sebelum menggelar rapat umum. "Sebelum menggelar rapat umum, para caleg diwajibkan untuk memberitahukan pihak Kepolisian tiga hari sebelumnya," ucap dia.
Hal senada disampaikan Komandan Distrik Militer (Kodim) 0412 Lampura, Letkol. Inf Marzuki. Dimana, dengan tegas ia menginstrusikan kepada jajarannya agar tidak terlibat politik praktis. "Jajaran TNI Kodim 0412 Lampura wajib netral dalam Pileg dan Pilgub. Apabila ada yang kedapatan atau terbukti, saya akan tindak tegas sesuai aturan," tegas dia.
Sementara dalam menghadapi Pileg dan Pilgub pada, Polres Lampura menerjunkan 450 personil dan masih ditambah dengan bantuan personil (BKO) dari Polda Lampung sebanyak 80 personil. Sedangkan, Kodim 0412 menyiapkan 300 personil TNI untuk membantu Polres Lampura dalam pengamanan operasi Mantap Brata Krakatau 2014 dan operasi Mantap Praja 2014.(Feaby)
"Setiap jajaran saya tidak boleh terlibat politik praktis baik dalam Pileg dan Pilgub Lampung nanti," kata Kapolres Lampura, AKBP Helmi Santika Kamis (13/3).
Pihaknya tak akan segan menjatuhkan sanksi kepada siapa saja bawahannya yang terbukti terlibat dalam politik praktis. Sanksi terberat yang telah disiapkan pihaknya yakni pemberhentian dengan tidak hormat. "Bagi anggota yang terbukti melakukan politik praktis, sanksi berat sudah menanti. Sanksi berat itu bisa berup pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, AKBP. Helmi Santika juga mengimbau kepada seluruh Caleg yang akan menggelar rapat umum untuk kepentingan kampanye mendatang untuk memberitahukan pihaknya tiga hari sebelum menggelar rapat umum. "Sebelum menggelar rapat umum, para caleg diwajibkan untuk memberitahukan pihak Kepolisian tiga hari sebelumnya," ucap dia.
Hal senada disampaikan Komandan Distrik Militer (Kodim) 0412 Lampura, Letkol. Inf Marzuki. Dimana, dengan tegas ia menginstrusikan kepada jajarannya agar tidak terlibat politik praktis. "Jajaran TNI Kodim 0412 Lampura wajib netral dalam Pileg dan Pilgub. Apabila ada yang kedapatan atau terbukti, saya akan tindak tegas sesuai aturan," tegas dia.
Sementara dalam menghadapi Pileg dan Pilgub pada, Polres Lampura menerjunkan 450 personil dan masih ditambah dengan bantuan personil (BKO) dari Polda Lampung sebanyak 80 personil. Sedangkan, Kodim 0412 menyiapkan 300 personil TNI untuk membantu Polres Lampura dalam pengamanan operasi Mantap Brata Krakatau 2014 dan operasi Mantap Praja 2014.(Feaby)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar