WAU..PNPM-MP LAMPURA CAPAI RP. 53,8 M

Kotabumi (SL) – Anggaran Program Nasional Pem­berdayaan Masyarakat-Man­diri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) pada tahun ini mencapai Rp 53,8 mi­liar. Dana PNPM –MP ini sendiri mengalami kenaikan sebesar Rp 12,5 M. Dimana pada tahun lalu, dana PNPM-MP yang diperoleh Lampura hanya Rp. 41,3 M untuk 21 Kecamatan.

Dana yang bersum­ber dari Angga­ran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Lampung Utara itu dialokasikan kepada 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten tersebut seperti Kecamatan Hulu Sungkai, Sungkai Utara, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Selatan, Bunga Mayang. Kemudian Muara Sungkai, Abung Surakarta, Abung Timur, Abung Semuli, Abung Selatan, Blambangan Pagar. Selanjutnya, Abung Pekurun, Abung Tengah, Abung Barat, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Bukit Kemuning, Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan.

"Ada dua Kecamatan yang tidak mendapat program PNPM-MP yakni Kotabumi dan Abung Kunang. Untuk Kecamatan Kotabumi pada tahun ini telah mendapat alokasi bantuan PNPM Perkotaan atau yang biasa dikenal dengan P2DTK. Sementara Kecamatan Abung Kunang telah mendapat bantuan dari RIS PNPM. Kedua program ini dikelola langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Lampura,” kata Fasilitator Kabupaten Lampura, PNPM-MP, Joko, Senin (8/4).

Besaran bantuan yang dterima oleh Kecamatan penerima program PNPM-MP, kata dia, sangat bervariatif. Dimana, jumlah yang terbesar dapat mencapai Rp. 3 Miliar. Sedangkan bantuan yang terkecil, nilainya mencapai Rp. 1 Miliar. Dijelaskannya, dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) maksimal 25 persen, untuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebanyak 2 persen serta untuk tim pelaksana kegiatan sebesar 3 persen. Sedangkan 70 persen lainnya diperuntukan bagi pembangunan fisik sesuai dengan usulan masyarakat yang terdapat dalam dalam musyawarah desa.

“Umumnya, dana itu digunakan untuk ke­giatan simpan pinjam pe­rempuan, pembangunan pra­sarana umum, kesehatan, dan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa,” pungkas dia.(Feaby)