Kotabumi, KO - Sejumlah pejabat Lampung Utara nampaknya kurang perduli terhadap perkembangan dunia pendidikan diwilayahnya. Buktinya, persoalan tak adanya guru PNS di SMAN Abung Tinggi tidak mendapat respon positif dari Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Padahal kedua dinas tersebutlah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pendistribusian guru disetiap sekolah diwilayahnya karena pemerataan guru PNS ini erat kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan didaerah setempat. Disamping itu, hal ini juga sangat berkaitan dengan masa depan para siswa yang menimba ilmu disekolah tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Utara (Lampura), Solahuddin ketika dikonfirmasi terkait persoalan ini diruangannya, Rabu (5/9) enggan berkomentar banyak.
“Nanti dulu,saya sedang dipanggil pak Sekda (Sekretaris Daerah) sekarang. Silahkan temui Kasi Dikmen saja kalau ingin konfirmasi,” ujarnya singkat sembari berlalu keluar ruangannya.
Sikap yang lebih tidak terpuji dipertontonkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampura, Asmidi kepada sejumlah wartawan saat hendak mempertanyakan langkah apa cepat yang akan dilakukan BKD untuk mengatasi persoalan ini. “Kalian belajar dulu Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi)BKD dan Diknas (Dinas Pendidikan),” ujarnya sengit.
Karena secara tekhnis, imbuh dia, Dinas Pendidikan-lah yang lebih berkompeten dalam persoalan ini. Sementara BKD hanya bertugas dalam hal administrasi kepegawaian. “Secara tekhnis, yang tahu betul persoalan in Dinas Pendidikan,” tandas dia.
Sementara jawaban Sekda Rifki Wirawan terkait persoalan ini juga tidak jauh berbeda dengan dua bawahannya tersebut. Melalui pesan singkatnya, Rifki hanya mengatakan bahwa saat ini dirinya tidak bisa berkomentar lantaran sedang dalam perjalanan ke Jakarta.
“Maaf Adinda. Saya sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Ada urusan keluarga. Nanti pulangnya, kita ngobrol,” katanya.
Untuk diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri Abung Tinggi, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara, Syamsuddin mengharapkanPemerintah Kabupaten setempat untuk dapat segera menempatkan sejumlah guru PNS disekolahnya. Sebab, hingga kini sekolah yang dipimpinnya belum memiliki satu orang pun guru yang berstatus PNS.
“Sejak berdiri pada tahun 2010 lalu, sekolah ini belum memiliki seorang pun guru PNS. Akhirnya, sekolah mengambil kebijakan untuk merekrut tenaga honor,” terang dia, diruangannya, Selasa (4/9).
Jika harapan itu terpenuhi, kata dia, maka kualitas pendidikandisekolah SMAN tersebut akan dapat lebih meningkat. Disamping itu,dengan adanya guru PNS maka akan memperingan beban pihak sekolah dan Komite yang setiap bulannya mesti menggaji para guru honorer.
“Minimal Pemkab dapat menempatkan guru PNS untuk 16 mata pelajaran disekolah ini agar kualitas pendidikan di SMAN ini dapat semakin lebih baik,” Beber dia seraya menambahkan.
Selain mengharapkan penempatan guru PNS disekolahnya, Syamsuddin juga mengharapkan Pemkab setempat dapat lebih memperhatikan sarana dan prasarana disekolahnya seperti tidak adanya dana operasional sekolah dari Pemerintah, minimnya jumlah meubeler, ruang Laboratorium, serta sejumlah unit komputer untuk menunjang proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM). Tidak adanya ruang laboratorium berikut peralatannya menyebabkan para siswa disekolahnya tidak pernah melakukan praktek
terutama dalam pelajaran IPA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar