PEMKAB BANTAH KENA SANKSI PENUNDAAN DAU

Kotabumi, HL – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) membantah keras bahwa Kabupatennya terkena sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) bulanan sebesar 25 persen dari Kementerian Keuangan. Penundaan ini sendiri ditengarai karena Kabupaten tersebut terlambat menyerahkan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2011.

“Saya katakan enggak. Karena kita memang sudah masuk (LPP). Jadi, tidak ada itu istilah pemotongan gaji, segala macam tidak ada,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten setempat, Rifki Wirawan, digedung DPRD Lampura, Kamis (1/11).

Sebab, menurutnya pihaknya telah menyampaikan LPP APBD tahun 2011 itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pemerintah. Oleh karenanya, Pemkab Lampura juga telah  melakukan klarifikasi kepada pemerintah pusat terkait persoalan ini. “Kita sudah kirimkan LPJ APBD tahun 2011 tapi tidak langsung ke Kementerian Keuangan. Melalui Dirjen Perimbangan Daerah. Agak lambat. Sekarang sudah disampaikan. Laporan itu sudah kita kirim. Dan, sudah kita klarifikasi,” katanya.

Menariknya, mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus ini menyebutkan LPP tersebut tidak dikirimkan langsung oleh pihaknya ke Kementeran Keuangan melainkan dikirimkan terlebih dahulu melalui Dirjen Perimbangan Daerah. Menariknya, saat ditanya kapan waktu penyampaian LPP tersebut, dirinya tidak bisa menyebutkan secara pasti waktunya dan malah menyarankan untuk bertanya langsung ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampura. melempar pertanyaan tersebut kepada. “Kalau soal itu, silahkan konfirmasi ke Kepala Badan Keuangan,” kelit dia.

Sebelumnya, masuknya Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dalam daftar nama 52Provinsi / Kabupaten / Kota yang mendapat sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) bulanan sebesar 25 persen dari Kementerian Keuangan mendapat kritikan tajam dari lembaga legislatif setempat.

Penyebab penundaan DAU sebesar 25 persen itu sendiri dikarenakan Pemkab setempat dinilai ‘lelet’ (lamban) dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2011 hingga batas akhir (cut off) penyampaian LPP APBD TA 2011 yang disepakati Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri yakni pada 19 Oktober 2012. “Ditundanya DAU Lampura sebesar 25 persen ini jelas membuktikan jika kinerja Pemkab Lampura kurang maksimal. Kan sudah jelas jika batas akhirnya tanggal 19 Oktober 2012, tapi kenapa masih belum juga disampaikan?. Ini kenapa?,”kata anggota Komisi B DPRD setempat, Ibnu Hajar, via ponselnya, Selasa (30/10).

Menurut legislator asal PAN, penundaan DAU ini jelas sangat merugikan Kabupaten Lampura karena akan membawa dampak langsung kepada proses pembangunan (proyek) yang sudah direncanakan sebelumnya. Disamping itu, dirinya juga mengkhawatirkan bahwa roda pemerintahan akan sedikit tersendat lantaran dana operasional pemerintahan tidak cukup tersedia. “Saya khawatir penundaan ini akan berimbas pada beberapa sektor yang ada seperti pembangunan dan operasional pemerintahan ini sendiri. Tentunya, semua ini akan bermuara pelayanan yang kurang maksimal kepada masyarakat,” terangnya.HLD-28