FRANS : KITA TIDAK AKAN MAIN - MAIN DALAM KASUS LKS

Kotabumi (SL) - Kapolres Lampung Utara, AKBP. Frans Sentoe berjanji akan serius dalam menangani bisnis 'haram' penjualan LKS yang diduga dilakukan oleh Iskandar Zulkarnaen, oknum Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Kecamatan Tanjung Raja. "Saya pastikan, kita tidak akan bermain - main dalam perkara ini karena persoalan ini juga telah mendapat perhatian khusus dari Polda Lampung," tandasnya ketika ditemui dikantor Pemkab setempat, Rabu (6/3).

Untuk itu, dirinya mengaku akan memantau langsung perkembangan kasus tersebut. "Saya akan pantau kasus ini," katanya singkat. Sebelumnya, meski Iskandar Zulkarnaen, Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Kecamatan Tanjung Raja membantah menjual LKS, tapi sejumlah murid Sekolah Dasar di Kecamatan Tanjung Raja mengakui telah memperoleh Lembar Kerja Siswa (LKS) tersebut dari Kepala Sekolahnya masing-masing.

Bahkan, terdapat sebuah sekolah yang mengharuskan siswanya untuk membayar sebesar Rp. 20.000 untuk LKS tersebut. RI (9), salah satu siswa Sekolah Dasar di Kecamatan itu mengatakan bahwa setiap siswa mulai dari kelas I-VI diharuskan membeli delapan LKS oleh Kepala Sekolahnya.

Delapan LKS Itu, menurut dia, diantaranya terdiri dari mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Pendidikan Jasmani. "Delapan LKS itu, semuanya Rp. 20.000. Emangnya kenapa pak?" tanya siswa kelas dua SD ini dengan polosnya, Selasa (5/2).

Pengakuan yang sama juga diungkapkan sumber yang dapat dipercaya. Menurut sumber yang enggan disebutkan itu, penjualan LKS terjadi hampir diseluruh SD Kecamatan tersebut. Bahkan, katanya lagi, bisnis 'haram' ini telah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya. "Oh, jual beli LKS  ini sudah lama mas. Malah para Kepala Sekolah yang telah menjualkan LKS mendapat hadiah jalan-jalan ke Bali pada akhir liburan akhir semester satu lalu," bebernya.

Sementara, Fraksi Demokrat (FD) DPRD Lampung Utara (Lampura) mengecam keras tindakan tak terpuji oknum Kepala UPTD Kecamatan Tanjung Raja, Iskandar Zulkarnain yang diduga memperjualbelikan Lembar Kerja Siswa di seluruh Sekolah Dasar di Kecamatan tersebut.

“Tindakan oknum Kepala UPTD itu jelas sangat mencoreng dunia pendidikan kita. Karena jelas secara aturan jual beli LKS itu dilarang,” tandas Sekretaris FD, Herwan Mega, Selasa silam.

Fraksi Demokrat, ia menambahkan, akan meminta wakilnya yang berada di Komisi D untuk mengawal persoalan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala UPTD itu. “Kita akan minta wakil kita di Komisi D untuk mengawal terus jalannya proses hukum dalam penyelesaian perkara tersebut,” beber dia seraya meminta aparat hukum mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Larangan penjualan LKS ini sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana pada Pasal 181 disebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan baik perorangan maupun kolektif  dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, dan pakaian seragam ditngkat satuan pendidikan.

Sementara, dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas) No 2 Tahun 2008 tentang Buku, dengan jelas disebutkan guru dilarang menjual buku kepada siswanya.(Feaby)