Kotabumi (SL) - Puluhan supir angkutan umum jurusan
Kotabumi - Negara Ratu, Lampung Utara (Lampura) nglurug gedung DPRD setempat,
Selasa (13/12). Kedatangan para supir yang ingin mengadukan nasibnya lantaran
merasa terancam penghasilannya dengan keberadaan bus sekolah gratis yang
diluncurkan beberapa hari lalu ini diterima oleh Ketua DPRD dan sejumlah
anggotanya.
Selain mengeluhkan keberadaan bus sekolah gratis, para
supir angkutan umum ini juga mengeluhkan maraknya travel liar diwilayahnya yang
membuat penghasilan angkutan umum semakin berkurang.
Menurut perwakilan para supir, M. Saleh, pihaknya merasa
keberatan dengan keberadaan bus sekolah gratis yang diprogramkan Pemkab karena
mayoritas penghasilan para supir berasal dari anak sekolah. "Kita minta
Pemkab untuk menunda atau menghentikan pengoperasian bus sekolah dan
menertibkan travel liar. Kami tidak setuju dengan bus sekolah ini,"
pintanya, Selasa (11/12).
Pihaknya juga menyesalkan minimnya sosialisasi program bus sekolah
gratis itu kepada para supir angkutan umum. Pasalnya, menurut dia, sebagai
pihak yang bersentuhan langsung dengan para penumpang sudah selayaknya-lah
pemerintah melibatkan para pemilik angkutan umum dan pengemudinya dalam
pembahasan program bus sekolah.
"Kebijakan ini jelas sangat merugikan kami dan
dilaksanakan tanpa komunikasi dengan kami," beber dia.
M. Saleh mengancam bahwa pihaknya siap melakukan mogok
beroperasi dan akan mengerahkan massa
yang lebih besar jika persoalan ini tidak ditanggapi dalam tujuh hari kedepan.
Ketua DPRD M. Yusrizal, S.T. menuturkan, pihaknya
merokemendasikan kepada pemkab untuk menunda terlebih dahulu pengoperasian bus
sekolah hingga tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak yakni pemkab dan
supir angkutan. Sebab persoalan ini menyangkut perekonomian para supir dan
keluarganya.
"Kita akan kembali adakan rapat bersama dengan semua
pihak terkait agar win - win solution (solusi terbaik) nya dapat
tercapai," ucap dia.
Ditempat berbeda, Kepala Dinas Perhubungan setempat, Kodari
ketika dihubungi via ponselnya menyebutkan, pihaknya siap menunda pengoperasian
bus sekolah apabila Bupati Zainal Abidin memutuskan menundanya. Namun, selama
keputusan resmi dari Bupati belum ada terkait polemik ini maka pihaknya tak berani
memberhentikan pengoperasian bus itu meski untuk sementara. "Sebagai
pelaksana dalam program ini, kita akan tetap mengoperasikan Bus sekolah itu
hingga keputusan resmi dari Bupati terbit. Mengingat besarnya manfaat program
pemda ini untuk kepentingan masa depan generasi muda dalam menuntut ilmu. Dan
program ini tidak berorientasi dalam urusan komersil. Tolong masyarakat
fahami," tutup mantan camat Kotabumi ini.(Feaby)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar