PROGRAM RUMAH SINGGAH DISPORA MAK JELAS

Kotabumi (SL) - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (PPDP) dari Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporbudpar) Lampung Utara (Lampura) yang telah berlangsung sejak 2011 - 2013 ditengarai hanya proyek akal – akalan untuk menghabiskan anggaran alias pemborosan.

Pasalnya, meski telah menelan anggaran sekitar Rp. 1,1 miliar, PPDP yang berupa penyediaan gedung sarana promosi pariwisata yang berlokasi di Jakarta, sama sekali tidak bermanfaat bagi perkembangan dunia pariwisata Lampura. Parahnya lagi, gedung sarana promosi di Jakarta itu hanya berfungsi sebagai tempat ‘singgah’ para pejabat Lampura saat berkunjung ke Ibukota Indonesia.

Kepala Disporbudpar setempat, Azhar Ujang Salim ketika dikonfirmasi belum lama secara tersirat membenarkan bila rumah pariwisata di Jakarta itu tidak cukup bermanfaat bagi dunia pariwisata daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan akan diberhentikannya pengalokasian anggaran bagi rumah itu pada tahun ini. “Tahun 2014 ini kita tidak anggarkan lagi karena keberadaan rumah promosi wisata ini menurut daerah perlu ditinjau ulang,” ucapnya.

Pak haji, begitu dia akrab disapa, tak membantah bahwa rumah pariwisata itu rumah itu tak ubahnya sebagai tempat ‘singgah’ sejenak bagi masyarakat Lampura yang sedang berada di Jakarta. “(Selain untuk) mempromosikan berbagai sektor pariwisata di Lampura, (rumah itu). juga bisa dimanfaatkan bagi masyarakat Lampura yang sedang berada di Jakarta,” ungkapnya.

Adapun besaran anggaran yang telah dihabiskan dalam PPDP sepanjang tahun 2011 – 2013, pak haji menjelaskan anggaran PPDP mencapai sekitar Rp. 1,1 miliar. Dengan rincian, tahun 2011 sekitar Rp. 350 juta, tahun 2012 sekitar Rp. 400 juta, dan terakhir tahun 2013, anggarannya sekitar Rp. 350 juta. “Tahun 2012, kita melakukan renovasi dan mengadakan berbagai fasilitas ruangan seperti AC dan tempat tidur,” ujarnya seraya menjelaskan keberadaan keberadaan rumah itu didukung dengan Peraturan Bupati.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT), Evril Irawan, Kamis (23/1), mengakui PPDP yang dijalankan pihaknya belum memberikan manfaat yang cukup menggembirakan bagi dunia pariwisata Lampura hingga akhir tahun 2013. Bahkan, orang nomor dua di Diporbudpar ini mengaku kurang mengetahui sepenuhnya alasan pendirian rumah pariwisata di Jakarta karena baru ditunjuk sebagai Plt baru pada pertengahan tahun 2013 lalu.

Ia pun mengaku sempat bingung dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai Plt. UPT. Lantaran diharuskan mempromosikan sektor pariwisata Lampura di Jakarta. “(Saat) Saya ditunjuk Bupati sebagai Pelaksana tugas. Saya ini mau melaksanakan tugas apa?. Ketika saya buka Tupoksi, itu sebagai sarana promosi. Yang mau saya promosikan itu apa??” Tanya dia heran.

Ketidakmanfaatan PPDP ini dikarenakan anggaran yang disediakan Pemkab untuk dunia pariwisata juga terbilang minim. Akibatnya, meski pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk mempromosikan pariwisata Lampura, rencana itu kembali kandas lantaran tidak tersedianya dana. “Kita pernah minta pertambahan anggaran di anggaran perubahan 2013, tapi tidak ada dananya. Jadi, percuma,” bebernya seraya menambahkan hal inilah yang menjadi pertimbangan program itu ditinjau ulang.

Sekretaris Disporbudpar ini juga menyatakan dana miliaran rupiah uang rakyat yang dihabiskan dalam PPDP itu diperuntukan diantaranya untuk fasilitas rumah pariwisata seperti komputer, AC, honor juru masak, perjalanan dinas petugas ke Jakarta, honor petugas keamanan, petugas kebersihan dan sewa rumah itu sendiri. “Kalau yang 2013, dananya diantaranya untuk membayar sewa kantor (rumah) selama dua tahun sebesar Rp. 140 juta,” tuntasnya.(Feaby)