Kotabumi, HL – Bak menari diatas penderitaan orang lain, inilah kata yang tepat atas sikap dan prilaku pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) saat proses penerimaan berkas para guru honor guna perekaman data honorer kategori II di Disdik Lampura. Sebab, proses pengumpulan berkas para guru honor itu ditengarai penuh dengan aksi pungutan liar (pungli).
Pantauan dilapangan, pungli itu ada yang bersifat kumulatif dan perorangan. Besaran pungli yang harus dikeluarkan para guru honor itu sangat bervariasi, mulai dari 50 ribu hingga 100 ribu. Tak ayal, pungli itu terasa sangat memberatkan para guru honor tersebut. Pasalnya, setiap bulannya gaji para guru honor itu hanya berkisar Rp. 100 – 300 ribu saja dan itu pun mereka terima dalam waktu tiga bulan sekali.
Menurut nara sumber yng enggan disebutkan namanya, dirinya terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100 ribu yang dimasukan kedalam amplop dengan nama diatasnya. Karena ia melihat banyak rekan se-profesinya melakukan itu. “Saat hendak menyerahkan berkas ke kantor Disdik, uang Rp. 100 ribu dalam amplop sudah saya siapkan dan langsung saya berikan berbarengan dengan berkas tersebut,” beber dia, diKamis (12/4).
Hal senada juga dikeluhkan oleh salah satu guru honor SD yang namanya tidak mau dipublikasikan. Ia mengaku bahwa dirinya diperintahkan kepala sekolahnya untuk menyiapkan uang Rp. 100 ribu saat akan menyerahkan berkas kepada pegawai Disdik.
“Perintah Kepala Sekolah itu berdasarkan permintaan dari pegawai disdik,” ujar dia.
Sekretaris Disdik, M. Salahuddin saat diperlihatkan rekaman dan foto transaksi penyerahan berkas yang disertai dengan uang didalam amplop, secara diplomatis hanya mengatakan akan meng-cross check terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. “Saya akan kumpulkan para staf untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi,” kelit dia singkat.
Bahkan, kata dia, dua hari sebelumnya, dirinya telah mewanti – wanti para stafnya dalam briefing (rapat singkat,. red) untuk tidak melakukan hal – hal yang dapat mencoreng institusi tempat mereka bernaung.
Terkait permasalahan ini, Salahuddin pun sempat meminta pihak awak media untuk tidak memuat persoalan ini kepermukaan terlebih dahulu.
“Saya minta rekan – rekan untuk meredam persoalan ini. Jangan dulu diekspose. Namun, apabila rekan – rekan awak media masih ingin menerbitkannya, silahkan saja. Saya tidak bisa melarang itu!!,” pinta dia.HLD-28
Tidak ada komentar:
Posting Komentar