UANG MUKA TAK KUNJUNG CAIR, RATUSAN REKANAN NGOTOT TEMU BUPATI

Kotabumi (SL) - Merasa telah dibohongi, ratusan kontraktor Lampung Utara (Lampura) kembali nglurug ke kantor Pemerintah Kabupaten setempat. Kali ini, ratusan pemborong tersebut langsung nglurug ke Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk menuntut kejelasan kapan dana tahap pertama dapat dicairkan.

"Kami sengaja menemui Bupati karena pencairan dana yang dijanjikan kemarin masih belum bisa dicairkan," kata Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Lampura, Ahmad Kennedy, Senin (5/5).

Menurutnya, terusnya lagi, tidak sepantasnya Pemkab menahan dana tersebut karena proyek - proyek yang mereka akan kerjakan bukan semata - mata untuk kepentingan pihak pemborong melainkan juga menyangkut kepentingan masyarakat umum. "Proyek - proyek ini bukan kepentingan kami. Ini kepentingan rakyat!!!" tandasnya sengit.

Setelah dua jam menunggu, akhirnya Bupati Agung Ilmu Mangkunegara keluar dari ruangannya untuk menemui ratusan kontraktor. "Pak Bupati, jangan tahan dana kami!!" cetus salah satu rekanan. Sempat terjadi adu argumen antara pemborong dan sang Bupati.

Merasa situasi tak kondusif, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara kembali balik arah menuju ruangannya sembari memerintahkan perwakilan kontraktor untuk membahas persoalan tersebut. Alhasil, dana yang sangat diharapkan itu akhirnya dapat dicairkan saat ini juga pasca rapat singkat itu.

"Beliau (Bupati) bilang enggak bermaksud untuk nahan dana itu. Sudah ada jaminan dari pak Bupati kalau hari ini bisa dicairkan di BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset)," terang Kennedy usai rapat.

Kendati begitu, Kennedy mengancam bakal langsung melayangkan somasi kepada Pemkab bilamana hal serupa kembali terulang saat pencairan dana tahap kedua proyek. "Kita akan langsung somasi jika dana tahap kedua masih seperti ini. Kita enggak mau dipermainkan lagi!!!" sergahnya.

Dilain sisi, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menampik keras tudingan bahwa dirinya sengaja menghambat pencairan dana yang dibutuhkan para kontraktor itu. Ia berdalih bila keterlambatan pencairan dana itu disebabkan oleh 'leletnya' Dinas Pekerjaan Umum (PU) melaporkan penyerapan dana didinasnya. "Tidak ada masalah. Pencaira dana. Satker (PU) sudah lapor penyerapan dana didinasnya. Sudah bisa dicairkan," kelit dia dihadapan awak media.

Ia menerangkan sengaja menerapkan kebijakan yang terbilang ketat tersebut kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekretariat DPRD Lampura. Tujuannya, agar dana itu dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat Lampura. "Kasusnya adalah saya tidak pernah menghambat (pencairan). Tapi memang ada tahapan - tahapan yang harus dilakukan. Ini bukan uang nenek moyang kita yang bisa sembarang kita ambil!!! ketus dia sembari masuk keruanganya.(Feaby)