Kotabumi, HL - Sebanyak tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan berubah nama. Hal tersebut diungkapkan Bupati Lampura Zainal Abidin seusai dilakukan rapat paripurna tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, Senin (12/12).
Ia mencontohkan, Satuan Polisi Pamong Praja akan ditingkatkan statusnya dari kantor menjadi badan. "Kepala Satpol PP yang semula menduduki eselon IIIA akan menjadi IIB," jelasnya.
Sementara, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) akan dipecah menjadi Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Untuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) akan berubah nama menjadi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan. Sedangkan bagian penanaman modal di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan dihilangkan, karena penanaman modal sudah ada di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan. Sedangkan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan berubah nama menjadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional.Ia mencontohkan, Satuan Polisi Pamong Praja akan ditingkatkan statusnya dari kantor menjadi badan. "Kepala Satpol PP yang semula menduduki eselon IIIA akan menjadi IIB," jelasnya.
Sementara, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) akan dipecah menjadi Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
menurut Zainal, saat ini, tahap yang sedang dilalui, yakni, pengajuan raperda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kepada legislatif. "Saat ini masih dalam pembahasan di DPRD tentang raperda pembentukan organisasi dan perangkat kerja daerah," jelas dia.
Selanjutnya, dihari yang bersamaan pula, kemarin (12/12), pengesahan APBD 2012 Kabupaten Lampura dipercepat. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat sudah melakukan rapat paripurna pengesahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2012 (KUA-PPAS), lalu dilanjutkan dengan penyerahan nota keuangan rancangan APBD 2012 oleh Bupati Lampura Zainal Abidin.
Sementara terpisah, Sekretaris DPRD Lampura, Syahrizal Adhar membacakan surat masuk dari bupati agar pembahasan APBD 2012 dipercepat. "Mengingat waktu untuk pengesahan semakin pendek, maka pembahasan bisa dipercepat," pungkas dia.
Sementara terpisah, Sekretaris DPRD Lampura, Syahrizal Adhar membacakan surat masuk dari bupati agar pembahasan APBD 2012 dipercepat. "Mengingat waktu untuk pengesahan semakin pendek, maka pembahasan bisa dipercepat," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar