Kotabumi
(SL) – Memasuki awal tahun 2013, Kabinet Pemerintahan Bupati Lampung Utara (Lampura)
mulai digoyang isu rolling besar – besaran. Meski roling pejabat merupakan
sesuatu hal yang biasa dilakukan dalam sebuah pemerintahan, namun isu rolling
ini telah cukup menimbulkan kegaduhan dikalangan para pejabat teras setempat.
Menurut
informasi yang berhasil dihimpun, rolling pejabat Kabinet pemerintahan Bupati
Zainal Abidin ini sendiri akan akan dilakukan dalam waktu dekat yakni (akhir
Januari). Bahkan, isu rolling ini telah mulai berhembus sejak bulan Desember tahun
lalu.
Bupati
Zainal Abidin ketika dikonfirmasi usai shalat Jum’at di Masjid yang berada
dilingkungan kantor Pemkab Lampura, Jum’at (4/12) menampik kebenaran isu
tersebut. Lantaran, dirinya mengatakan bahwa belum akan melakukan rolling pada
Kabinet pemerintahannya dalam waktu dekat. "Belum. Belum ada rolling (dalam
waktu dekat)," kata dia singkat.
Untuk
itu, politisi asal PDIP ini meminta kepada para jajarannya untuk tidak
terpancing isu rolling tersebut dan tetaplah fokus pada pekerjaan masing –
masing agar pelayanan pada masyarakat Lampura dapat terus berjalan secara
maksimal. "Saya minta kepada pejabat Lampura untuk tidak khawatir, resah
ataupun terusik dengan isu ini. Karena isu ini tidak benar. Tetap fokus pada
pekerjaan masing – masing," ujarnya.
Seandainya
ada rolling, imbuh dia, pihaknya hanya akan melakukan rolling pada jabatan -
jabatan yang kosong atau penggantian kepada pejabat yang memasuki masa pensiun.
"Kalaupun ada rolling itu hanya untuk pengisian jabatan yang lowong saja,"
jelasnya pasti.
Hal
senada juga diungkapkan oleh Kabag Humas dan Protokol Pemkab setempat, Syahrudin
Putra saat dihubungi via ponselnya, Minggu (6/12). Bahkan, Kabag muda ini
mengaku belum mendengar isu tersebut meski isu itu tengah menghangat dikalangan
pejabat Lampura. “Saya justru belum dengar (isu rolling). Padahal Sabtu (5/12),
saya seharian bersama bapak (Bupati) dan belum ada gerakan apa – apa,” jelas
dia kembali seraya berjanji akan mempelajari terlebih dahulu kebenaran isu
tersebut.
Disamping
itu, kata dia, rolling jabatan dalam sebuah pemerintahan merupakan hal
yang wajar dan itu terjadi di semua jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia , baik
dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan dan bahkan di desa sekalipun.
Selain sebagai hal yang wajar, rolling pejabat juga bertujuan sebagai media
penyegaran pada suatu jabatan agar terjadi peningkatan kinerja dan kualitas
pelayanan pada suatu pemerintahan.
“Isu rolling ini sendiri kan belum jelas asalnya.
Apa yang mesti ditakutkan. Seandainya pun benar, tidak perlu takut. Sebab,
rolling ini kan
demi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Lampura,”
tutup mantan aktivis PMII Lampung ini.(Feaby)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar