PEMKAB SIAP SUMBANGKAN DANA PILGUB

Kotabumi (SL) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) memastikan siap memberikan sumbangan dana pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013 mendatang.

“Bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) meminta kita untuk menyumbangkan dana dalam pelaksanaan Pilgub 2013 nanti, pada prinsipnya kita siap,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lampura, Rifky Wirawan, Rabu (12/6).

Kendati memastikan akan membantu sumbangan dana dalam Pilgub, namun ia mengaku bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi dari Pemprov terkait wacana tersebut. "Sampai saat ini, kami (pemkab,red) belum menerima surat resmi soal itu. Tapi jika ini suatu kebijakan pemerintah, maka akan kami ikuti," imbuhnya.

Mantan Inspektorat Kabupaten Tanggamus ini mengatakan bahwa akan segera menganggarkan dana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemkab Lampura mendatang bila surat resmi terkait hal tersebuttelah pihaknya terima. “Bila memang sudah ada surat pemberitahuan tentang permintaan dana itu, tentu akan kita anggarkan pada APBD-P," tutur dia.

Sebagaimana yang dilansir pada sejumlah media massa beberapa waktu lalu, Pemprov Lampung berencana akan meminta sumbangan dana kepada 14 Kabupaten atau Kota untuk anggaran Pilgub Lampung 2013.

Permintaan sumbangan dana itu disebabkan ketidaksanggupan Pemprov dalam memenuhi besaran anggaran yang dibutuhkan KPU Lampung. Ketidaksanggupan Pemprov Lampung ini secara langsung diungkapkan Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang beberapa waktu lalu.

Berlian Tihang menyebutkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk menggelar hajat lima tahunan tersebut cukup besar dan diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp195 Miliar. Dimana, dana ratusan Miliar itu telah termasuk pelaksanaan Pilgub dua putaran. Sedangkan anggaran dari kabupaten/kota dibutuhkan untuk menambah anggaran yang dibutuhkan KPU Lampung untuk menggelar pesta demokrasi tahun ini.

“Kita tidak bisa memaksa tiap kabupaten/ kota nyumbang berapa untuk itu kita harus rapatkan dulu untuk mengetahui kesiapan anggaran yang dimiliki kabupaten/kota itu. Jangan sampai kita memaksa namun mereka tidak mampu,” katanya.

Berlian menjelaskan, berdasarkan pembicaraan beberapa waktu lalu, kabupaten/kota pernah melontarkan wacana akan menyumbang 300 juta setiap daerahnya. Melihat besaran biaya yang mencapai Rp 195 miliar, pembicaraan ulang harus dilakukan. Mengingat dengan jumlah tersebut, jika dikumpulkan dari 14 kabupaten/kota jumlah yang ada jauh dari harapan.

“Jadi memang harus ditingkatkan jumlah itu. Jika satu daerah menyumbang 1 miliar anggaran juga baru terkumpul Rp 14 miliar. Kita bisa meminta tetapi besarnya harus sesuai kemapuan kabupaten/kota,” jelasnya.(Feaby)