LAMPURA NOMOR 2 BERMASALAH KESEHATAN

Kotabumi (SL) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) sangat kaya akan berbagai prestasi. Sayangnya, berbagai prestasi tersebut tak ada satu pun yang dapat dibanggakan mulai dari peringkat kedua penderita HIV/AIDS di Lampung, urutan pertama pengguna jarum suntik se-Lampung, termasuk empat Kabupaten miskin di Lampung, predikat pertama se-Lampung untuk siswa SMP dan sederajat yang tidak lulus hingga Opini Tidak Wajar atas Laporan Hasil Keuangan Pemkab tahun anggaran 2012.

Kini Kabupaten yang dipimpi oleh Bupati Zainal Abidin itu kembali mendapat predikat nomor dua di Lampung setelah Kota Bandarlampung bermasalah dalam hal kesehatan. Penyematan predikat nomor dua bermasalah dalam kesehatan ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membawa balitanya ke Posyandu.

“Harusnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam membawa balitanya ke Posyandu itu berada diatas angka 80 persen. Tapi, di Lampura, hanya 60 persen saja orang tua yang membawa balitanya ke Posyandu,” beber Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Wayan Ariawati, usai pembukaan pertemuan penanggulangan daerah bermasalah kesehatan di Aula Pemkab Lampura, Selasa (18/6).

Rendahnya tingkat partisipasi inilah, jelas dia, yang menjadi landasan pelaksanaan pertemuan penanggulangan daerah bermasalah di Kabupaten Lampung Utara agar solusi dalam upaya pengentasan masalah kesehatan itu dapat tercapai. “Penyebab rendahnya kunjungan ke Posyandu ini bukan serta merta tanggung jawab pihak Diskes semata melainkan merupakan tanggung jawab bersama seperti Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD), Peran serta tokoh masyarakat atau peran serta BKKBN,” ungkap dia.

Terkait hal itu, ia melanjutkan bahwa pihaknya duduk bersama dengan stake holder (pihak terkait) di lima Kecamatan seperti Kecamatan Abung Selatan, Abung Surakarta, Kotabumi Selatan, Kotabumi Utara, dan Kecamatan Sungkai Utara untuk pengentasan permasalahan kesehatan itu. “Kita pecahkan berbagai permasalahan kesehatan dengan duduk bersama dalam rangka mencari solusi terbaiknya. Mudah-mudahan dengan dilakukannya pertemuan ini dapat dirumuskan langkah-langkah untuk untuk mengatasi minimnya kecenderungan balita untuk datang ke posyandu,” tutur dia.

Kabid Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) Diskes Lampura, Aida Fitria Subandi, menjelaskan bahwa pemicu utama minimnya partisipasi masyarakat untuk membawa balitanya ke posyandu adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri tentang pentingnya memeriksa balitanya ke Posyandu.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan setempat, Maya Natalia Manan ketika dikonfirmasi terkait predikat dua bermasalah di Lampung dalam hal kesehatan dengan tegas membantah. Bahkan menurutnya, data yang digunakan sebagai dasar penetapan predikat tersebut tidak valid atau kuat karena sumber dalam program pertemuan penanggulangan daerah bermasalah kesehatan yang dilakukan itu data tahun 2007. “Itu berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2007. Kalau sekarang sudah banyak kemajuannya,” katanya.(Feaby)