BPKAD SIAP CAIRKAN DANA PENGAMANAN PILKADA

Kotabumi (SL) - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara (Lampura), Dedi Alpani memastikan anggaran pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) setempat telah siap dicairkan.

"Dana itu sudah ada. Kapan saja bisa dicairkan," kata dia singkat, dipelataran parkir Pemkab setempat, Rabu (15/5).

Dirinya menyebutkan bahwa pencairan dana tersebut tergantung kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol). "Pada prinsipnya kita tak akan menghambat - hambat itu (pencairan). Semuanya tergantung kesiapan Satker itu sendiri. Kalau mereka (Kesbangpol dan Linmas siap maka pasti kita cairkan," ucapnya.

Sebelumnya, pencairan dana pengamanan Pemilukada Lampura sebesar Rp. 1,5 M dapat segera dicairkan dalam waktu dekat lantaran hanya menunggu penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pemkab Lampura dengan pihak keamanan. Adapun rincian alokasi dana tersebut untuk Polres Lampura sebesar Rp. 1.250.000.000. namun setelah dipotong pajak, maka alokasi dana utuk Polres Lampura menjadi 1.203.000.000. sementara, pihak Kodim 0412  sendiri mendapat alokasi dana sebesar Rp. 250 juta.

“Realisasinya (pencairan) dalam waktu dekat ini dikarenakan Nota Kesepakatan bersama dengan pihak keamanan masih dipelajari dan diverifikasi oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Hukum, Aristoni,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat, Pardis. RA, diruang kerjanya, Senin (13/5).

Dalam membuat Nota Kesepakatan tersebut, Pardis mengatakan bahwa pihaknya mengambil referensi atau acuan dari Kabupaten lain yang baru menggelar hajatan Pemilukada diantaranya Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Barat dan Tanggamus. “Kita mengambil referensi dari tiga Kabupaten itu dalam membuat Nota Kesepakatan tersebut,” terangnya.

Nota kesepakatan bersama ini, masih katanya, memegang peranan penting  dalam proses pencairan dana tersebut. Lantaran pihaknya enggan pengalaman pahit pada Pemilukada 2008 lalu terulang. Dimana, dana pengamanan Pemilukada pada tahun tersebut sempat bermasalah. “Nota kesepakatan ini untuk memperjelas rencana kebutuhan Polres Lampura dalam Pemilukada. Jangan nanti setelah selesai Pilkada kita kena masalah. Mereka yang ngabisin duit, kami yang kena masalah. Mereka kan enak aparat, kalau kami kan sipil,” beber dia.

Didalam Nota Kesepakatan ini, katanya lagi, akan mengatur mengenai tahapan pencairan dana pengamanan Pemilukada itu. Dimana, pencairan dana itu sendiri rencananya akan dibagi dalam tiga tahap. “Mereka (Polisi) minta dicairkan dalam dua tahap. Bahkan, sebelumnya mereka minta dana itu dicairkan sekaligus saja. Tapi, kita ingin pencairan
dana itu dibagi dalam tiga tahap,” jelas dia.

Dijelaskannya, bila pencairan dana itu melalui tiga tahap, maka pihak Kepolisian harus menyerahkan Surat Pertanggungjawaban atau SPj penggunaan dana pada tahapan sebelumnya bila ingin mencairkan dana tahapan selanjutnya. “Oleh karenanya, saya sempat meminta kepada pihak Kepolisian untuk menyerahkan persoalan ini kepada bendahara Polres. Sebab, yang bertanggung jawab dalam hal SPj itu bendahara,” tuntas dia.(Feaby)