PULUHAN AWAK MEDIA DEMO POLRES LAMPURA

Kotabumi (SL) - Puluhan awak media cetak maupun elektronik mendemo Polres Lampung Utara (Lampura), Kamis (30/5), pukul 11.30 Wib. Demo itu sendiri merupakan puncak dari arogansi oknum petinggi polres setempat terhadap kalangan wartawan saat melakukan tugas jurnalistik di Polres Lampura.

Sebelum mendatangi Polres setempat, satu jam sebelumnya, para kalangan awak media tersebut sempat menggelar aksi demo di sekitar bundaran Tugu Payan Mas, Kotabumi. Aksi demo dilokasi tersebut juga dibarengi dengan pemberian selebaran kepada pengendara yang melintas. Selebaran itu sendiri berisikan tentang pernyataan sikap kalangan awak media untu menentang aksi kekerasan yang kerap diterima sejumlah jurnalis.

NOTARIS LAMPURA SIAP JALANKAN KEPUTUSAN MK

Kotabumi (SL) – Para Notaris Lampung Utara (Lampura) mengaku pasrah dan siap melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. Dimana, dengan keputusan tersebut, pihak polisi penyidik Kepolisian dapat melakukan pemanggilan kepada Notaris tanpa seizin Majelis Pengawas Daerah (MPD).

“Sebagai warga negara yang baik, kita akan selalu taat dengan berbagai aturan hukum yang berlaku,” kata Notaris senior Kuspermadi, via Ponselnya, Kamis (30/5).

DEMOKRAT USUNG IZAL DALAM PILKADA

Kotabumi (SL) – Partai Demokrat (PD) Lampung Utara (Lampura) akhirnya secara resmi mendukung pasangan M. Yusrizal, S.T. dan Kapten (Infanteri) purnawirawan, Yoyot Sukarno dalam Pemilukada Lampura September mendatang.

Kepastian dukungan DPP PD ini dituangkan dalam Surat Keputusan DPP PD dengan Nomor : 101/SK/DPP.PD/V/2013 tentang Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara. SK DPP PD yang ditandatangani oleh Ketua Harian PD, Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal PD, Edhie Baskoro Yudhoyono tersebut ditetapkan pada tanggal 24 Mei lalu.

PANWASLU PINTA PEMKAB TERTIBKAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Kotabumi (SL) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) meminta Pemkab setempat segera menertibkan seluruh alat peraga kampanye mulai dari Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada) hingga partai politik yang diduga melanggar aturan.

"Pasal 77 ayat 6 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, jelas disebutkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terang Divisi Pengawasan Panwaslu setempat, Tedi Yunada, diruangannya, Rabu (29/5).

PENCAIRAN GAJI 13 BELUM JELAS

Kotabumi (SL) - Lantaran aturan tentang pencairan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun ini belum keluar, gaji ke-13 PNS Lampung Utara (Lampura) hingga kini belum dapat dicairkan.

"Peraturannya belum ada makanya belum bisa kita cairkan (gaji 13)," terang Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, Sayuti, diruangannya, Selasa (28/5).

Sebab, masih menurutnya, peraturan inilah yang menjadi dasar dalam pencairan gaji ke-13 PNS diseluruh daerah termasuk Kabupaten Lampura. "Bila sudah ada pasti kita laporkan ke Bupati untuk mendapat petunjuk tentang pencairan dana tersebut," jelasnya.

BULOG KAMBING HITAMKAN MEDIA TERKAIT RASKIN TIDAK LAYAK KONSUMSI

Kotabumi (SL) – Sikap tidak terpuji kembali ditunjukan oleh Pejabat Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Subdivre) II Lampung Utara (Lampura) terkait kontroversi beredarnya puluhan Ton Beras Masyarakat Miskin (Raskin) tak layak konsumsi di Kabupaten setempat.

Pasalnya, bukannya secara jantan mengakui bahwa kesalahan tersebut berada dipihaknya, Bulog Subdivre Lampura malah mengkambing hitamkan media massa sebagai pemicu kontroversi Raskin tersebut.

Aksi cara selamat dan mencari kambing hitam pihak Bulog itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Lampura bersama pihak Bulog Subdivre II Lampura, diruang Komisi B, Selasa (28/5).

BULOG BUANG BADAN ATAS RASKIN TAK LAIK KONSUMSI

Kotabumi (SL) – Lempar batu sembunyi tangan. Begitulah yang dilakukan oknum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Subdivre) II Lampung Utara (Lampura) atas kontroversi Beras Masyarakat Miskin (Raskin) tak laik konsumsi.

Pasalnya, buruknya kualitas Raskin tak laik konsumsi asal Jawa Timur yang telah beredar tersebut disebabkan oleh lamanya beras tersebut tersimpan digudang Bulog karena Raskin itu sendiri merupakan stok Bulog tahun 2012 lalu.

RIBUAN MASSA SIAP RAMAIKAN DEKLARASI KOPPER

Kotabumi (SL) - Ribuan masa simpatisan diperkirakan akan hadir dalam Deklarasi Koalisi Pejuang Perubahan (Kopper) yang mengusung Agung Ilmu Mangkunegara dan Paryadi.

Acara deklarasi ini sendiri diadakan pada Sabtu ( 25/5) distadion Sukung Kotabumi, Lampung Utara (Lampura). Selain itu, diperkirakan seluruh petinggi partai tingkat provinsi yang tergabung dalam Koalisi akan ikut hadir acara tersebut.

Adapun partai pengusung yang tergabung dalam Kopper itu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PROGRAM BIBIT TERNAK AYAM DISTANAK DINILAI MUBAZIR

Kotabumi (SL) - Program Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat yang diperkirakan nilai  mencapai Rp. 700 juta dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Lampung Utara (Lampura) sejak tahun anggaran 2011 - 2012 ditengarai hanya proyek akal – akalan yang bertujuan mengeruk uang rakyat.

Pasalnya, meski telah dua tahun dijalankan tapi proyek hingga kini tersebut belum mampu meningkatkan tingkat ekonomi warga miskin penerima bantuan tersebut alias mubazir. Bahkan, peran pengawasan dari Distanak terhadap keberhasilan program ini nyaris tidak ada karena hanya bersifat pasif yakni menunggu laporan warga apabila terdapat kendala.

POLISI TEMUKAN PULUHAN KARUNG RASKIN TAK LAIK KONSUMSI DIBULOG

Kotabumi – Adanya isu tentang Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) tidak layak konsumsi yang beredar di Lampung Utara (Lampura) ternyata bukan isapan jempol belaka.Hal ini dibuktikan dengan temuan puluhan karung beras asal Jombang, Jawa Timur (Jatim) yang diduga tak laik konsumsi oleh Polres setempat digudang gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre II Lampura yang ada Desa Mulangmaya, kecamatan Kotabumi Selatan pada Sabtu (11/5).

“Kami cross check dan meminjam satu karung beras yang bertuliskan tulisan dari Jombang, Jawa Timur (Jatim) untuk dijadikan sample (contoh). menurut informasi, barang itu masuk sekitar bulan Februari dan Maret 2013,” kata Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres setempat, Iptu. Suprianto, Senin (20/5).

BEGAL BACOK LENGAN FIRDAUS

Kotabumi (SL) – Firdaus (28), warga Rerangai Utara Desa Rerangai Kecamatan Katibung, Lampung Selatan terpaksa mendapat perawatan intensif RSUD Ryacudu, Kotabumi akibat sabetan golok para pelaku begal diwilayah Lampung Utara, Minggu (19/5) sekitar pukul 19.00 WIB.

Korban menuturkan bahwa kejadian tersebut terjadi dijalan raya Dusun Talang Palembangan, Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Lampura. Dimana, kendaraan Honda Supra X 125 BE 7122 DX yang ia kendarai dicegat oleh para kawanan begal yang mengendarai motor Yamaha RX King. "Motor saya dipepet dan kontak motor saya langsung mereka cabut,” kata dia.

MASYARAKAT MINTA POLDA SELIDIKI PEMBEBASAN PNS 'SABU'

Kotabumi (SL) - Sejumlah masyarakat Lampung Utara (Lampura) meminta Kepolisian Daerah (Polda) Lampung untuk menyelidiki keputusan pembebasan ketiga tersangka narkoba beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh Polres setempat karena diduga tidak sesuai dengan prosedur.

"Kami minta Polda Lampung mengusut tuntas kasus ini karena sudah jelas saat penangkapan ketiga tersangka itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti seperti alat penghisap sabu (bong), pirek, 1 buah korek api gas, 1 pipet sedotan warna putih, serta bercakan sabu yang tercecer bisa dibebaskan. Masa semudah itu mereka dibebaskan?!!. Ini kan aneh," kata Andi, warga Kecamatan Kotabumi, Senin (20/5).

KORUPTOR DAK LAMPURA TERANCAM DIPECAT

Kotabumi (SL) - Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah nasib Umar Mukhtar, koruptor kasus dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2010 Lampung Utara (Lampura) lalu.

Pasalnya, pasca keputusan tetap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Rabu (15/5) lalu yang memvonis koruptor tersebut (Umar) dengan 12 bulan penjara maka PNS korup tersebut terancam dipecat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PROYEK ABADI JALAN SOEKARNO - HATTA, LAMPUNG UTARA

Proyek Abadi: Proyek perbaikan jalan sepertinya di Jalan Soekarno – Hatta, Lampung Utara sepertinya perlu pengawasan ekstra ketat dari Dinas terkait agar tidak menjadi proyek abadi yang selalu diperbaiki setiap tahun.Foto dibidik Selasa (14/5/13)

BPKAD SIAP CAIRKAN DANA PENGAMANAN PILKADA

Kotabumi (SL) - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara (Lampura), Dedi Alpani memastikan anggaran pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) setempat telah siap dicairkan.

"Dana itu sudah ada. Kapan saja bisa dicairkan," kata dia singkat, dipelataran parkir Pemkab setempat, Rabu (15/5).

PEMILUKADA LAMPURA TANPA CALON INDEPENDEN

Kotabumi (SL) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung Utara (Lampura) pada September 2013 mendatang, dipastikan tanpa diikuti oleh Calon Kepala Daerah (Calonkada) dari jalur Independen atau perorangan.

Pasalnya, hingga batas waktu penyerahan dukungan ditutup yakni Senin (13/5), tak seorang pun Calonkada yang menyerahkan pernyataan dukungan masyarakat yang disertai fhoto copy Kartu Tanda Penduduk  (KTP).

HINGGA HARI KEEMPAT, TAK ADA SATUPUN PARPOL PERBAIKI DCS

Kotabumi (SL) - Hingga Senin (13/5), belum satupun Partai Politik (Parpol) dari 12 Parpol yang melakukan perbaikan terhadap berkas para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) kepada KPU Kabupaten Lampung Utara(Lampura).

Pembukaan waktu perbaikan berkas bagi para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) bagi 12 Partai Politik (Parpol) itu sendiri dimulai sejak tanggal 9 Mei lalu. Sementara, penutupannya jatuh pada tanggal 22 Mei mendatang. “Waktunya masih panjang. Kemungkinan bakal diperbaiki menjelang hari-hari terakhir,” kata Komisioner KPU setempat, Zuliza Amwa, Senin (13/5).

DANA PENGAMANAN PILKADA SIAP DICAIRKAN

Kotabumi (SL) – Dana Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Lampung Utara (Lampura) sebesar Rp. 1,5 M dipastikan bakal dapat dicairkan dalam waktu dekat.

“Realisasinya (pencairan) dalam waktu dekat ini dikarenakan Nota Kesepakatan bersama dengan pihak keamanan masih dipelajari dan diverifikasi oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Hukum, Aristoni,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat, Pardis. RA, diruang kerjanya, Senin (13/5).

Dalam membuat Nota Kesepakatan tersebut, Pardis mengatakan bahwa pihaknya mengambil referensi atau acuan dari Kabupaten lain yang baru menggelar hajatan Pemilukada diantaranya Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Barat dan Tanggamus. “Kita mengambil referensi dari tiga Kabupaten itu dalam membuat Nota Kesepakatan tersebut,” terangnya.

KONTRAS SAMBANGI LAMPUNG UTARA

Kotabumi (SL) - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasa (Kontras) mengunjungi sembilan korban, asal dusun Kemala Indah, Desa Blambangan, Blambangan Pagar, Lampung Utara, Sabtu (11/5). Kontras menerima surat kuasa dari korban kekerasan. Pihaknya mendampingi korban yang berasal dari Kabupaten Lampung Utara, dalam rangka pemeriksaan lanjutan, terhadap empat korban. Pemeriksaan dilakukan di kepolisian sektor Abung Selatan.

"Kami datang ke Lampura untuk mendampingi korban dan memperkuat fakta-fakta di Lapangan saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh Polres Tangerang," kata Komisioner Kontras, Syamsul Munir.

PANDU GERBANG KAMPUNG 2013 DITEMPATKAN DESA BUMI NABUNG

Kotabumi (SL) – Program Terpadu (Pandu) Gerakan Membangun (Gerbang) Kampung dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) pada tahun ini dilaksanakan di Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat.

“Pandu Gerbang Kampung di Lampung Utara akan dilaksanakan di Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat,” terang Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Budi T. Tamin, via ponselnya, Minggu (12/5).

PEMULUNG KECIL

Ditengah acara silahturahmi Bupati Zainal Abidin bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Lampung Utara, Agus prayoga (5) Markuti (12), warga jalan Tjoekoel Subroto merelakan masa kanak – kanaknya untuk mengkais rezeki dengan mengumpulkan bekas makanan dan minuman mineral.

HOOOOREE...RAPEL PNS DIBAYAR JUNI

Kotabumi (SL) - Rapel kenaikan gaji PNS Pemkab Lampung Utara (Lampura) tahun 2013 dipastikan akan dicairkan pada bulan Juni mendatang. Kepastian ini diketahui setelah Pemkab setempat menerima Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013 entang Kenaikan gaji pokok PNS (bukan Pensiun) pada akhir April silam.

"Saat ini kita sedang mengirimkan surat edaran kepada seluruh SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna menyampaikan data para pegawainya," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Lampura, Dedy Alpani, dikantor Pemkab Lampura, Selasa (7/4).

JUAL MOTOR KAWAN, RIKI DIPOLISIKAN

Kotabumi (SL) - Riki Sandi (22), warga Desa Talang Liwo, Kelurahan Kotabumi Tengah Barat, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) terpaksa harus mendekam dipenjara Polres setempat.

Pemuda yang ditangkap Polres pada Selasa (7/5) sekitar Pukul 04.00 WIB, dikediamannya ini diduga telah melakukan kejahatan penipuan dan penggelapan sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BE 6101 JG milik Rahmad Solehan (20), warga Gang. Pelangi II, Kelurahan Gapura, Lampura. Kejadiain ini sendiri terjadi pada Rabu (24/4) silam.

80 PEDAGANG ASONGAN NGLURUG STASIUN KERETA API

Kotabumi (SL) – Lantaran dilarang berjualan diatas Kereta api, delapan puluh orang pedagang asongan nglurug Stasiun PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Kotabumi, Lampung Utara, Selasa (7/5).

Kedatangan puluhan pedagang asongan yang selalu menggantungkan hidupnya dari hasil jualan diatas Kereta Api ekspres jurusan Kotabumi – Blambangan ini menanyakan kejelasan nasib mereka pasca larang itu diberlakukan April lalu.

PARPOL PENDUKUNG ZAINAL BENTUK KOALISIS

Kotabumi (SL) - Partai-partai pendukung yang mengusung pasangan Zainal Abidin-Ansori Djausal untuk maju dalam Pilkada Lampung Utara (Lampura) mendatang, Selasa (7/5) membentuk koalisi tim pemenangan yang diberi nama Gerakan Bersama Rakyat Zainal-Ansori (GEMAR Z-A).

Partai pendukung yang tergabung dalam koalisi terdiri dari, PDI-Perjuangan, PAN, Gerindra, PBR, PBB, PKPB, dan PPPI. Dalam pembentukan koalisi terpilih sebagai ketua yakni Imam Suhada (PBR), sekretaris Wirta Jaya Putra (PDI-P), dan Bendahara Yordan Bangsaratoe (PAN).

ZAINAL KECAM PERLAKUAN SADIS TERHADAP 9 WARGANYA

Kotabumi (SL) - Bupati Lampung Utara, Zainal Abidin mengecam keras prkatek perbudakan yang dilakukan oleh YI, pemilik pabrik kuali di Tangerang kepada sembilan orang rakyatnya.

“Tindakan itu sangat biadab dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Para pejuang kita telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya untuk melawan bangsa penjajah yang telah merampas kemerdekaan setiap rakyat Indonesia. Tapi, kenapa setelah merdeka, bangsa kita sendiri yang menjajah sesamanya. Ini kan tidak benar,” tukas dia.

YORDAN : BOHONG KALAU DINAS ITU TIDAK ADA ANGGARAN

Kotabumi (SL) - Ketua Komisi C DPRD Lampung Utara (Lampura), Yordan Bangsaratoe meminta Dinas Perhubungan (Dishub) setempat untuk segera melakukan pemasangan plang nama jalan pada sejumlah ruas jalan yang belum memiliki plang nama.

"Nama - nama jalan ini kan sudah diatur dalam Perda (Peraturan Daerah) Nomor 17 Tahun 1999 tentang perubahan kedua Perda Kabupaten Lampung Utara(Lampura) Nomor 24 Tahun 1975 tentang nama-nama jalan dan gang/lorong dalam kota kotabumi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dilakukan," katanya saat ditemui dikantor Pemkab setempat, Senin (6/5).

Sedangkan mengenai sejumlah jalan, lorong atau gang yang belum termasuk dalam Perda tersebut, Ketua DPD PAN Lampura ini meminta pihak Dishub secepatnya mengajukan Perda (Peraturan Daerah) yang baru untuk mengakomodir jalan, lorong atau gang tersebut. "Mumpung sebentar lagi pembahasan APBD-P, silahkan usulkan Raperda tentang itu," ujar dia.

SEMBILAN KORBAN PRAKTEK PERBUDAKAN PABRIK KUALI TIBA DIDESANYA

Kotabumi (SL) – Suasana haru disertai isakan tangis para orang tua dan keluarga korban ‘praktek perbudakan’ mewarnai kedatangan para korban tersebut di dusun Kemala Indah, Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara (Lampura), minggu (5/5) sekitar pukul 06.00 pagi.

Kesembilan korban aksi biadab ayang diduga dilakukan pemilik pabrik tempat mereka bekerja tersebut yakni Andi gunawan (20), Rizal (19), Majid (20), Sarifudin (21), Junaidi (21), Adi saputra (22), Misyanto (20), Iwan Kurniawan (20), dan Erfansyah (21).

PROGRAM SOSIALIASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DISPENDA MAK JELAS

Kotabumi (SL) - Program Sosialiasi Peraturan Perundang-undangan senilai Rp. 100 juta di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkab Lampung Utara pada  tahun anggaran 2012 lalu cukup layak dipertanyakan. Pasalnya, program tersebut terkesan tidak jelas sasaran dan tempat pelaksanaannya alias tertutup.

Kepala Dispenda setempat, Fahrizal Ismail ketika ditemui diruangannya, Jum'at (3/5), membantah bila program sosialiasi didinasnya itu dikatakan tidak jelas dan tak pernah dilaksanakan.

"Sosialiasi dalam program itu ialah sosialisasi terkait Perda (Peraturan Daerah) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas ini. Sementara sasaran dari sosialisasi ini adalah setiap wajib wajib pajak," terangnya.

Sedangkan mengenai lokasi pelaksaan kegiatan program tersebut, ia menyebutkan bahwa lokasi pelaksanaannya disejumlah tempat. "Sosialisasi itu ada yang kita lakukan didinas ini, langsung kepada masyarakat pada saat menyampaikan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan), serta di Kecamatan," ujar dia.

Disebutkan dirinya, sosialiasi Perda yang dilakukan pihaknya tersebut diantaranya sosialiasi Perda tentang Pajak Hotel dan Restoran. Dimana dalam Perda tersebut setiap konsumen dari Hotel dan Restoran dikenakan wajib pajak 10 persen. Selain sosialisasi Perda Hotel dan Restoran, pihaknya juga melakukan sosialiasi tentang Perda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Perda tentang sarang walet.

Mirisnya, program sosialisasi yang menghamburkan ratusan juta uang rakyat tersebut tidak mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat khususnya dalam hal Pajak Hotel dan Restoran serta pajak sarang walet. Secara tersirat, dirinya menyalahkan karakter masyarakat Lampura yang menyebabkan penarikan pajak dari sektor itu berjalan tidak optimal.

"Pajak Hotel dan Restoran ini susah diterapkan dikarenakan karakter masyarakat disini (Lampura). Pihak pengelola Hotel dan Restoran takut kehilangan konsumen bila konsumen pengguna layanannya dikenakan wajib pajak 10 persen. Sementara mengenai pajak sarang walet, kita terkendala dengan banyaknya para pemilik sarang walet yang tidak bertempat tinggal di Lampura. Rata - rata pemilik sarang walet itu tinggal di pulau Jawa," beber mantan Kepala BKD Lampura ini.(Feaby)