ATRIBUT KANDIDAT PEMILUKADA LANGGAR ATURAN

Kotabumi, HL - Pemasangan banner dari sejumlah bakal calon Gubernur Lampung  maupun bakal calon Bupati Lampung Utara pada tahun 2013 mendatang yang dipaku pada pohon sepanjang kana kiri jalan diwilayah Lampung Utara dikecam warga.  Pasalnya, pemasangan atribut para bakal calon dengan di pepohonan dipaku itu dianggap dapat merusak lingkungan.

Udin, warga Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, setempat mengatakan, tingkah pola bakal calon bupati atau Gubernur yang memasang banner dirinya dengan dipaku tersebut mencerminkan bahwa mereka (bakal calon) tidak perduli terhadap lingkungan. "Kalau calon Gubernur atau Bupati seperti ini, Provinsi Lampung atau Lampung Utara bisa rusak kedepannya," ucapnya sengit, Minggu (28/10).

50 TAMBANG LAMPURA LIAR

Kotabumi, HL - Sebanyak 50 tambang batu, dan tambang pasir yang termasuk bahan galian golongan C di Lampung Utara (Lampura) diduga liar alias tidak berizin selama satu tahun terakhir. 

"Tambang liar itu tersebar dibeberapa Kecamatan di Kabupaten ini seperti Kecamatan Blambangan Pagar, Sungkai Selatan, Hulu Sungkai, Abung Pekurun, serta Abung Tinggi," beber Kasi Pertambangan, Geologi, dan Sumber Daya Mineral Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat, Dedi Nurman, diruangannya, Selasa (23/10). 

Dijelaskan kasi muda ini bahwa data tersebut merupakan hasil informasi yang didapat pihaknya dari lapangan selama satu tahun terakhir. Dimana, sejumlah tambang yang diduga liar tersebut berskala kecil atau skala rakyat yang belum dikelola secara profesional. 

"Meski skalanya kecil tapi potensi yang dimiliki tambang - tambang itu sangat tinggi jika dibina secara benar dan profesional. Dengan pembinaan yang benar maka akan terjadi peningkatan pendapatan daerah dari sector tambang galian C itu," ujarnya lagi. 

2013, PNS DAPAT PESANGON RP 2.5 JUTA

Kotabumi, HL - Sebanyak 227 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang memasuki masa pensiun pada tahun 2013 mendatang akan mendapatkan pesangon dari Pemkab setempat senilai Rp. 2.500.000. 

“Pada tahun 2013 nanti, setiap PNS akan memperoleh uang pesangon dari Pemkab senilai Rp. 2, 5 juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Asmidi Ismail usai kegiatan Sosialisasi Program Tabungan Hari Tua bagi PNS menjelang masa purna Bhakt, di Gedung Pusiban Agung, Kotabumi, Selasa (23/10). 

DINKES LAMBAN AWASI BAWAHANNYA

Kotabumi, HL – Dinas Kesehatan Lampung Utara (Lampura) dinilai kurang tanggap dalam pengawasan peserta program belajar dibidang kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten hingga menyebabkan dua dokter spesialis yakni dr. Billy Zukyawan, Sp. Rad. dan dr. Farida Nurhayati, Sp.T.H.T ‘kabur’. Demikian diungkapkan mantan Kepala Dinas Kesehatan setempat, dr. Djauhari Thalib, M.Kes, Sabtu (20/10).

“Saya sudah pernah membahas masalah ini dengan Kepala Dinas. Tapi, sepertinya Kadis kurang merespon masalah ini,” katanya.

LPSE LAMPURA LELANG 213 PAKET

Kotabumi Online - Sebanyak 213 dari total 233 Paket Pekerjaan telah selesai di lelang melalui transaksi pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik atau E-Procurement di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun 2012. Demikian diungkapkan Serketaris LPSE setempat, Diah Novilia, diruangannya, Selasa (16/10).

“Dari 233 paket pekerjaan yang dilelang secara elektronik, 213 diantaranya sudah selesai dilelang. Jadi, tinggal 10 paket yang belum selesai dilelang,” katanya.

Nilai total dari 233 paket pekerjaan yang dilelang tersebut, jelasnya, mencapai Rp. 72.243.600.000.  imana ratusan paket pekerjaan ini berasal dari 17 Satuan Kerja Pemkab Lampura. Sedangkan nilai paket pekerjaan tertinggi yang dilelang secara elektronik tersebut adalah rehab / pemeliharaan periodek jalan (DAK) Talang Bojong – Talang Baru dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.170.200.000.

PEMBANGUNAN TUGU ARPN KANGKANGI ATURAN

Kotabumi Online - Pembangunan tugu Alamsyah Ratu Prawira Negara (ARPN), yang berlokasi di perempatan depan Rumah Makan (RM) Taruko Jaya I, Kotabumi, Lampung Utara (Lampura), ditengarai melanggar aturan yang berlaku.  

“Dalam pasal 7 ayat 1, serta pasal 13 ayat 1 dan 2 UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang intinya setiap penyelenggaraan yang berkaitan dengan lalu lintas harus dibahas dan dikoordinasikan di Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ). Sedangkan FLLAJ Lampura terbentuk sejak tanggal 2 Januari 2012 berdasarkan SK Bupati No: B/05/15-LU/HK/2012,” beber Kasat Lantas Polres Lampura, AKP Surono, diruangannya, (15/10). Seyogyanya, kata dia, sebelum proses pembangunan patung itu dikerjakan, terlebih dahulu diadakan FLLAJ Kabupaten Lampura. “Patung itu kan nantinya berada di tengah jalan raya, tapi hingga kini belum ada sama sekali pembahasan di Forum Lalu Lintas,” jelas dia.

LULUS SEKOLAH, DUA DOKTER SPESIALIS 'KABUR'

Kotabumi, HL  – Perilaku dua dokter spesialis RSUD Ryacudu, Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) yakni dr. Farida Nurhayati, SpTHT dan dr. Billy, SpRad sungguh tidak patut ditiru. Pasalnya, lulus dari sekolahnya yang dibayai oleh Pemkab, kedua dokter spesialis itu malah mengundurkan diri.

“Kedua dokter tersebut telah mengajukan pengunduran diri. Alasan pengunduran diri keduanya didasari alasan keluarga,” terang Direktur RSUD Ryacudu Kotabumi, dr. Septi Dwi Putra, melalui ponselnya, Senin (15/10).

600 GURU SIAP IKUTI SERTIFIKASI

Kotabumi Online -  Sekitar 600 orang guru SD,SMP dan SMA di Kabupaten Lampung Utara (Lampura), telah mengajukan sertifikasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Namun, kemungkinan jumlah itu akan bertambah saat proses verifikasi.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdik Lampura, Ferdiana Maya mewakili Kadisdik, Zulkarnain mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya baru menerima berkas pengusulan berjumlah 600 orang guru dan belum dilakukan verifikasi. “Kami masih berikan kesempatan kepada guru yang lainnya untuk mengajukan berkas usulan sertifikasi,” kata dia, Minggu (14/10).

Dalam melaksanakan sertifikasi, terangnya, seluruh peserta nantinya akan dilakukan pemberkasan,Verifikasi, Uji Kompetensi (UK) dan lulus. “Setelah diketahui jumlah yang lulus baru ditetapkan menjadi kuota sertifikasi tahun 2013,” urainya seraya mengungkapkan jumlah usulan biasanya akan bertambah diperkirakan mencapai 800 orang atau lebih 

LELANG PAKET DAK DIKNAS KEMBALI DIPROTES

Kotabumi Online – Proses lelang 13 paket pengadaan barang atau jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan Lampung Utara (Lampura) senilai Rp. 11. 399.900.000 menuai protes rekanan. Pasalnya, dua rekanan peserta tender tersebut yakni CV. Bina Jasa dan CV. Sema Media menilai lelang 13 paket tersebut sarat rekayasa.

“CV. Bina Jasa merupakan salah satu penawar terendah dalam beberapa paket yang ditenderkan oleh Dinas pendidikan Lampura. Tapi, kenapa dalam tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi pada Rabu (10/10), pihak kami tidak diundang oleh Panitia Pengadaan barang atau jasa DAK Dinas Pendidikan Lampura,” keluh Kuasa Direktur CV. Bina Jasa, Iwan Eka Jaya, dikediamannya, Kamis (11/10).

BLH PASTIKAN SUMUR WARGA TERCEMAR MINYAK

Kotabumi Online - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lampung Utara (Lampura) memastikan sumur warga disekitar SPBU 24.345.82 tercemar bahan bakar jenis Bensin. Kepastian ini didapat saat BLH setempat mengecek langsung kesejumlah sumur warga Dusun Tanjung Sari, Desa Bumi Raya, Abung Selatan, Lampura yang diduga tercemar, Senin (15/10), pukul 10.00 Wib.

“Hasil pengecekan sementara, kami belum bisa memastikan ini minyak apa. Akan tetapi, yang pasti ini adalah bahan bakar,” ujar sekretaris BLH Suparman yang didampingi Kasie Pertambangan, Dedi Zainuri, Senin (15/10).

Kendati telah menemukan kandungan minyak pada sumur beberapa warga, namun BLH enggan  menyatakan bahwa sumber pencemaran itu berasal dari SPBU yang tidak jauh dari penduduk tersebut.

YUSRIZAL TUDING ADA MUATAN POLITIS DIBALIK ISU PENANGKAPAN DIRINYA

Kotabumi Online - Ketua DPRD Lampung Utara (Lampura), M. Yusrizal, S.T.  kembali membantah keras isu penangkapan dirinya beserta tiga anggota DPRD lainnya atas kepemilikan narkoba belum lama ini. Bahkan, dirinya menuding ada skenario busuk dibalik isu tersebut.

"Tuduhan ini sangat tidak berdasar dan sarat muatan politis didalamnya. Tuduhan ini merupakan pembunuhan karakter atau penzhaliman bagi saya dan kawan – kawan lainya. Ini adalah fitnah keji yang disebarkan oleh sejumlah pihak yang kurang menyukai saya," bebernya singkat, dikediamannya, Rabu (10/10).

Kenapa tidak berdasar, kata dia lagi, karena pada saat kejadian penangkapan seperti yang diutarakan dalam pesan singkat yang beredar ditengah masyarakat pada Sabtu pukul 19:00 WIB, dirinya sedang berada di Bandar Jaya dalam perjalanan menuju Jakarta. Sementara, dua rekannya yakni Hatami dan  Akuan Abung tidak mengikuti study banding tersebut.

PT. KAI KELUARKAN LARANGAN BERDAGANG DIATAS KERETA

Kotabumi Online – Guna memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada penumpang kereta api, PT. Kereta Api Indonesia akan segera memberlakukan kebijakan larangan kepada pedagang asongan untuk menggelar dagangannya diatas kereta api.

“Sesuai dengan Instruksi Direksi PT. KAI nomor 2/LL.006/KA-2012 tentang penertiban pedagang asongan, kita akan melarang pedagang asongan untuk menjajakan dagangannya diatas rangkaian kereta api yang sedang berhenti distasiun ataupun rangkaian kereta api yang sedang dalam perjalanan,” jelas manajer Humas PT. KAI Subdivre 3.2 Kotabumi, Zakaria, seusai menggelar sosialiasi larangan berdagang  iatas kereta, Selasa (9/10).

DUA SUMBER PAD DISKES HILANG

Kotabumi Online - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan (Dinkes)Lampung Utara (Lampura) tahun 2012 dipastikan tidak akan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Sebab, beberapa sumber penghasil PAD Dinkes setempat tak dapat lagi menghasilkan. 

“Target PAD kita tahun 2012 adalah sebesar Rp. 192.540.000. Hingga bulan September ini, PAD kita sudah mencapai Rp. 70.398.120. PAD itu bersumber dari dana pembayaran jasa medis PT. Askes. Sementara, sumber PAD lainnya tidak dapat lagi ditarik retribusinya,” kata Kasubag Keuangan Dinkes Lampura, Siti Julaiha, diruangannya, Selasa (9/10).

PU LAMPURA BUANG BADAN ATAS POLEMIK TUGU PAYAN MAS

Kotabumi Online – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Utara (Lampura) sepertinya buang badan dalam polemik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait keberadaan Tugu Payan Mas. Alasannya,  embuatan Raperda tentang Tugu Payan Mas yang menelan miliaran ‘uang rakyat’ tersebut bukan wewenang Dinas PU setempat. 

POLRES DALAMI DUGAAN REKAYASA TENDER ULANG PROYEK

Kotabumi, HL - Kepolisian Lampung Utara (Lampura) berjanji bahwa pihaknya akan sangat serius mendalami dugaan rekayasa dalam tender ulang 6 paket proyek yang dilakukan Panitia Lelang Dinas Pekerjaa Umum (PU) Lampura sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur CV. Abrar Akhdan dengan Nomor STPL/1009/B-IX/2012/Polda Lampung/SPKT Res LU.

“Kita akan sangat serius mendalami persoalan ini. Dan saat ini kita masih panggil saksi – saksi yakni Ketua Panitia Lelang, dan Dinas PU beberapa waktu lalu,” terang Kasat Reskrim Polres Lampura AKP Bunyamin melalui ponselnya tanpa merinci berapa banyak saksi yang telah dipanggil, Minggu (7/10).

Dari keterangan saksi yang telah kita panggil, sambungnya, alas an tender ulang 6 paket proyek tersebut dikarenakan ada kekurangan dalam penawaran dari peserta tender. Namun, dirinya belum dapat memastikan apakah persoalan ini termasuk persoalan pidana atau perdata. “Kita belum tahu apakah persoalan ini masuk dalam pidana atau perdata. Tapi, kita akan sangat serius mendalami persoalan tersebut,” bebernya.

TUGU PAYAN MAS DIDUGA ILEGAL

-->

Kotabumi, HL - DPRD Lampung Utara (Lampura) meminta kepada Pemerintah Kabupaten setempat untuk segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tugu Payan Mas. Lantaran hingga kini, Tugu Payan Mas yang dibangun dari dana APBD 2011 senilai 1.982.000.000,00 tersebut tidak memiliki payung hukum yang jelas.

“Tugu itu kan sudah berganti nama. Dari Tugu Aro menjadi Tugu Payan Mas. Jadi, Peraturan Daerahnya (Perda) juga harus ganti,” kata Ibnu Hajar, anggota Komisi B DPRD Lampura, Jum’at  (5/10).

Jika seperti ini, kata dia pula, maka dapat dikatakan bahwa Tugu Payan Mas merupakan Tugu illegal alias liar karena tidak punya Perda. Dikatakannya bahwa sejatinya hal tersebut telah pernah diungkapkan oleh pihaknya dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

BPKB TIDAK JELAS, SIHUL ALI SURATI KAPOLRES

-->

Kotabumi, HL - Tidak ada kejelasan mengenai penyitaan Barang Bukti (BB) dalam suatu perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum menjadikan  pertanyaan besar bagi pelapor atau pihak korban.

Sihul Ali (72) warga Keluhan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara (Lampura) sebagai korban pencurian terpaksa mengirimkankan surat resmi ke Kapolres Lampura guna mempertanyakan kejelasan masalah penyitaan barang bukti atau barang miliknya sebagai mana yang telah dilaporkan.

DANA IURAN KORPRI DIDUGA BOCOR

Kotabumi, HL - Pendapatan Dewan Pengurus Korpri Lampung Utara (Lampura), yang diambil dari iuran anggota perbulannya, disinyalir mengalami kebocoran. Sebab,  dalam setahun Dewan Pengurus Korpri Kabupaten hanya memperoleh sekitar Rp. 10 juta dari seluruh anggota yang mencapai 10 ribu orang, yang berasal dari 31 Satuan Kerja (Satker) dan 23 Kecamatan di Lampura.

Sedangkan, besaran iuran yang diambil dari anggota tiap bulannya bervariasi sesuai dengan golongan. Dimana untuk golongan IV sebesar Rp. 5 ribu, gol III Rp. 3 ribu, gol II Rp. 2 ribu, dan gol I Rp. 1000.

RATUSAN WARGA NGLURUG PTPN VII

Kotabumi, HL - Belum direalisasikan tuntutan, membuat ratusan warga dari 10 Desa di tiga Kecamatan di Lampung Utara (Lampura), kembali mendatangi PTPN VII unit usaha Bungamayang, Kamis (4/10).

Dimana, berdasarkan hasil pertemuan beberapa waktu lalu antara Pemkab Lampura, pihak perusahaan dan warga, disepakati bahwa PTPN VII menyetujui usulan Bupati Lampura, mengenai pengukuran lahan seluas 1.800 Ha yang kini disengketakan tersebut.

YORDAN :SEGERA RELOKASI KAWASAN INDUSTRI DIWILAYAH UTARA

Kotabumi, HL – Sejumlah perusahaan yang beroperasi diwilayah Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara (Lampura) wajib ketar – ketir. Alasannya, dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kini sedang dalam tahapan pembahasan ditingkat Panitia Khusus (Pansus) Raperda RTRW DPRD setempat, kawasan tersebut termasuk wilayah perluasan perkotaan dan kawasan pendidikan.

“Segenap pimpinan Komisi C DPRD Lampura merekomendasikan kepada Pansus Raperda RTRW untuk merelokasi kawasan Industri di Kotabumi Utara karena polusi udara akibat aktivitas perusahaan tersebut sudah sangat mengganggu masyarakat. Idealnya, wilayah tersebut dijadikan daerah perluasan perkotaan,” terang Ketua Komisi C DPRD Lampura,Yordan Bangsaratoe, di gedung DPRD setempat, Kamis (4/10).

LAGI, SDN AMBRUK DILAMPURA

Kotabumi, HL - Potret pendidikan di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) makin bertambah buram. Bayangkan dalam setahun dan hanya hitungan bulan saja dua sekolah dasar (SD) didaerah itu ambruk hingga rata dengan tanah.

Menariknya, sekolah yang ambruk itu justru baru saja mengalamni perehaban yang tentunya menelan dana yang tidak sedikit alias ratusan juta rupiah. Apakah ini menunjukkan kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) setempat yang makin terpuruk. Benar kah demikian .......... ??? Berdasarkan hasil investigasi Harian Lampung diketahui dua Sekolah Dasar (SD) yang ambruk yakni SDN 3 Srimenanti Kecamatan Tanjung Raja terjadi pada 4 September yang lalu kemudian menyusul SDN 3 Cahayanegeri Kecamatan Abung Barat pada Jum’at 28 September 2012 yang baru lalu.

UKG II MASIH BERMASALAH

Kotabumi, HL - Pelaksanaan Ujian Kompetensi Guru (UKG) online gelombang kedua yang dimulai Selasa (2/10) Kabupaten Lampung Utara masih bermasalah. Penyebabnya, materi soal yang disajikan dalam UKG tersebut tidak cukup lengkap.

“Ada 30 soal dari 80 materi soal yang tidak lengkap. 30 materi soal itu hanya menyediakan jawaban tanpa materi pertanyaan. Jadi, apa yang mesti kami isi,” keluh salah seorang peserta UKG yang enggan disebutkan namanya, di SMPN 7 Kotabumi, Selasa (2/10).

ASET TERBENGKALAI, DINAS PU TUAI KECAMAN

-->

Kotabumi, HL – Banyaknya alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Utara yang terbengkalai dan tidak jelas keberadaannya membuat geram lembaga legislatif setempat. Sebab, berbagai alat berat tersebut merupakan aset daerah yang harus jelas keberadaannya.

“Kalau tidak bisa bekerja dengan benar, Kepala Dinas terkait lebih baik mundur. Masa ngurus aset saja tidak bisa,” tandas Anggota Komisi B, Ibnu Hajar, diruangannya, Senin (1/10).

Aset alat berat itu, kata dia pula, harus segera diinventarisir agar jelas keberadaannya agar dapat menjadi bukti nyata bahwa aset itu masih ada dan tidak hilang. Politisi asal PAN ini menuding bahwa Pemerintah Kabupaten Lampura terkesan tidak serius dalam menangani persoalan aset tersebut.

PEMKAB BANTAH TUGU ARPN TIDAK EFEKTIF

Kotabumi, HL - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) membantah keras bahwa pembangunan Tugu Alamsyah Ratu Prawiranegara (ARPN) senilai Rp. 1, 5 miliar tidak tepat efektif dan efisien bagi masyarakat. Lantaran, pembangunan tugu tersebut telah melalui berbagai perencanaan yang matang.