PEMBAHASAN LKPj BUPATI ALOT

Kotabumi, HL - Pengesahan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Lampung Utara tahun 2011 sepertinya berjalan sangat alot. Pasalnya, hingga kini LKPj tersebut masih dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif. 

"Saat ini masih dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif," ujar Ketua DPRD setempat, M. Yusrizal, Senin (27/8).

Proses LKPj itu sendiri, jelasnya, sudah berlangsung sekitar satu bulan. Dimana, proses LKPj ini sendiri dimulai dari penyerahan nota keuangan LKPj dari eksekutif, kemudian dilakukan pembahasan, setelah itu diparipurnakan yakni pandangan fraksi, dan jawaban dari Bupati Zainal Abidin.

Kendati demikian, dalam pembahasan, pihaknya akan merujuk hasil laporan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Lampung.  "Dari hasil pemeriksaan BPKP kita akan melihat dan mengesahkan LKPj," urai dia.

Dimana, sambung dia, dalam menyikapi hasil laporan pemeriksaan BPKP atas keuangan Pemkab Lampura, pihaknya membentuk panitia khusus LKPj. "Kita bentuk pansus LKPj, untuk membahasnya," paparnya.

Setelah dilakukan pengesahan, barulah Pemkab setempat mengajukan Nota Keuangan Kebijakan Umum Prioritas Plafon Sementara, APBD P tahun 2012. "Mudah-mudahan akhir tahun APBD tahun 2013 sudah disahkan," ucapnya lagi.

Menurut perhitungan harian ini, DPRD Lampung Utara telah menggelar rapat paripurna, pada tanggal 19 Juli 2012 lalu, dimana saat itu agenda pandangan umum dari Fraksi tentang LKPj. Namun hingga akhir Agustus ini, Belum juga disahkan.

Sementara, Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Rifki Wirawan mengakui bahwa LKPj Bupati Lampura belum din oleh DPRD setempat. "Saya tidak mengetahui mengapa LKPj belum disahkan. Silahkan tanya ke Dewan alasannya kenapa," tukasnya.HLD-28