LKPj BUPATI DISOROT DPRD

Kotabumi, HL – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Lampung Utara (Lampura) tentang APBD tahun anggaran 2011 mendapat sorotan dari sejumlah Fraksi DPRD setempat. Buktinya, dalam rapat paripurna pandangan umum Fraksi tentang LKPj Bupati Lampura, Kamis (19/7), di ruang Sidang Paripurna DPRD, sejumlah Fraksi DPRD setempat melontarkan berbagai kritikan pedas kepada LPKj tersebut.

Fraksi Demkorat (FD) melalui sekretaris Fraksi, Herwan Mega dengan lantang mempertanyakan selisih anggaran dalam LKPj APBD tahun 2011 yang mencapai sekitar Rp. 3 Miliar. dimana, dalam laporan LKpj tersebut tertulis nilai anggaran sebesar Rp. 911.405.099.278 seharusnya nilainya tertulis Rp. 915.282.079.154.76. Sementara, dalam LKPJ yang sudah diberikan semula, nilai tersebut sebesar Rp. 911.405.099.278

Disamping itu, pihaknya juga mengkritisi sejumlah aset milik Pemkab Lampura yang tidak jelas status hukumnya alias tidak bersertifikat yann menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP)Provinsi Lampung tahun 2011. “Kita minta kepada pihak eksekutif untuk melaporkan asset daerah secara rincian, berikut aset yang dimiliki kepemilikannya,” tegas dia. 

Legislator asal Partai Demokrat ini juga mempertanyakan penyebab utama belum dibayarkan seluruhnya sejumlah dana tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi tahun 2011 lalu kepada sejumlah guru. “Kita ingin tahu alasan sebenarnya yang menyebabkan sejumlah guru belum menerima dana tersebut. Sedangkan dana itu sudah dicairkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampura,” tandas dia. 

Sementara, Fraksi PAN melalui Jordan Bangsaoratoe menyerang berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pihak eksekuti. Karena Fraksi PAN menilai, sejumlah kebijakan yang telah dibuat oleh pihak eksekutif banyak yang kurang tepat sasaran.

“Misalnya program Kacang Kedelai dari Dinas Pertanian dan Peternakan. Itu kan tidak sesuai dengan karakter masyarakat Lampura. Kenapa tidak memilih singkong, kan mayoritas penduduk kita menanam singkong,” jelas dia.

Fraksi PAN juga mempertanyakan langkah pemerintah Kabupaten Lampura dalam menangani persoalan keamanan yang sudah sangat mengganggu kenyamanan masyararakat seperti maraknya aksi begal. “Faktor keamanan lah yang menjadi pertimbangan utama pihak investor untuk menanamkan investasinya disuatu daerah,” katanya.

Sedangkan Fraksi Bintang Nuani Persatuan melalui Hasan Basri Bujangga dalam pandangan umumnya meminta kepada pihak eksekutif untuk dapat memberikan dokumen keuangan kepada DPRD Lampura. Lantaran menurut pihaknya, dokumen tersebut berhak diketahui oleh semua masyarakat. “Sangat disayangkan, Pemkab tidak pernah memberi dokumen itu,” jelas dia. 

Fraksi ini juga meminta kepada Bupati Zainal Abidin untuk lebih dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi. “Target retribusi itu tidak optimal. Dan tingkat kebocorannya sangat tinggi,” katanya.HLD-28