Rabu, 22 Februari 2012

KADISDIK BANTAH PUNGUT FEE

Kotabumi, HL - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lampung Utara (Lampura), Zulkarnain membantah keras penyataan sejumlah distributor dan percetakan yang menyatakan dirinya telah meminta setoran (fee) dengan dalih akan diberikan kepada DPRD Lampura. "Tidak benar itu.

Kamis, 16 Februari 2012

APBD LAMPURA 2012 CACAT HUKUM

 Kotabumi, HL - Menyikapi pemangkasan anggaran beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sekretariat DPRD setempat. Dimana sekretariat DPRD Lampura mengalami pemangkasan senilai 3, 6 Miliar dari total anggaran senilai 15 Miliar.

Sabtu, 11 Februari 2012

DPRD LAMPURA GERAM ATAS TUDINGAN KADISDIK

Kotabumi, HL – Tudingan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lampung Utara (Lampura), Zulkarnain yang meminta setoran 10 persen kepada sejumlah pihak Distributor dan Percetakan dengan dalih akan diberikan sebagai setoran kepada DPRD setempat membuat Ketua DPRD Lampura, M. Yusrizal, S.T., angkat bicara.  Yusrizal menganggap tudingan tersebut telah mencoreng nama baik DPRD Lampura sebagai Lembaga wakil rakyat. Politisi Demokrat ini juga menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya itu tidak pernah meminta setoran seperti yang dinyatakan Kadisdik Lampura kepada sejumlah sejumlah Distributor dan percetakan. “Sebagai koordinator lembaga, saya pastikan tudingan itu tidak benar. DPRD Lampura tidak pernah meminta setoran seperti apa yang dikatakan Kadisdik Lampura,” tegas dia saat ditemui dikediamannya, Jum’at (10/2).

Kamis, 09 Februari 2012

2012, LAMPURA TIDAK TERIMA PNS


Kotabumi, HL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) terancam tidak dapat mengadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) pada tahun 2012 ini. Pasalnya, hingga kini Pemkab setempat belum juga melaporkan jumlah kebutuhan PNS didaerahnya. Padahal batas waktu menyerahkan jumlah kebutuhan pegawai paling lambat pada 31 Desember 2011 yang lalu. Ketentuan ini berdasarkan peraturan bersama Kemenpan dan Reformasi Birokrasi (RB), Mendagri dan Menteri Keuangan
RI
tentang Penundaan Sementara Penerimaan (Moratorium) CPNS pasal 4 ayat 1. Kemungkinan itu diperkuat juga bahwa hingga saat ini Pemkab Lampura belum juga melaporkan Analisis Jabatan (Anjab) apalagi Analisis Beban Kerja (ABK) ke pemerintah pusat. 

KEJARI TELUSURI PUNGLI KADISDIK LAMPURA

Kotabumi, HL – Kejaksaan Negeri Kotabumi (Kejari) Lampung Utara (Lampura) akan segera menindaklanjuti dugaan pungutan setoran sebesar 10 persen yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lampura, Zulkarnain kepada sejumlah Distributor buku dan percetakan diwilayahnya dengan alasan akan digunakan sebagai setoran ke DRPD setempat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kejari Kotabumi, Sugianto melalui Kasi Intel, Arnold Atarwaman saat ditemui diruang kerjanya. “Kami akan segera tindaklanjuti kasus dugaan pungutan setoran persen yang dilakukan Kadisdik Lampura ini,” tegas dia.

Senin, 06 Februari 2012

LAPAS ANAK KOTABUMI RUGI 2 MILIAR


Kotabumi, HL - Pasca terbakarnya gedung perkantoran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kelas II A Kotabumi, Lampung Utara (Lampura), unit tim identifikasi TKP Polda Lampung, langsung mendatangi lokasi, Senin (6/2). Namun sayang, tim yang berjumlah lima orang dan dipimpin oleh Kompol Suyono itu, enggan berkomentar banyak prihal tugas yang mereka kerjakan.

KADIS DIKNAS LAMPURA MINTA SETORAN 10 PERSEN

Kotabumi, HL -  Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional ( Depdiknas ) telah menjalankan program Buku murah atau yang sering disebut Buku Digital atau Buku Sekolah Elektronik ( BSE ). Sebagai payung hukum pelaksanaanya, maka Depdiknas juga telah membuat Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku, yang mengatur Penyebaran luasan buku secara murah khususnya buku teks pelajaran untuk Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi.   

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...