Kotabumi (SL) - Minat Peserta
Didik Baru (PDB) untuk bersekolah di SMA Lampung Utara (Lampura) mengalami
penurunan pada tahun ini. Terbukti, pada tahun ini jumlah PDB pada SMA hanya
mencapai 3129 pendaftar.
"Tahun ini, PDB yang
mendaftar ke SMA cukup menurun. Bila pada tahun ajaran 2012/2013 lalu,
jumlahnya dapat mencapai 4123. Kini, jumlahnya hanya sekitar 3129 siswa,"
kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Lampura, Mat Soleh disela
- sela pelaksanaan ujian tertulis PPDB jalur umum, di SMA Negeri 1 Kotabumi,
Kamis (27/6).
Artinya, kata Mat Soleh, yang
juga menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Kotabumi, penurunan PDB pada SMA untuk
tahun ini mencapai sekitar 930 siswa. Kendati mengakui terjadi penurunan PDB
untuk SMA. Dirinya mengatakan tidak mengetahui pasti penyebab penurunan
tersebut. “Mungkin, mereka (PDB) banyak yang berminat mendaftar ke SMK,”
terangnya.
Kotabumi (SL) – Sejumlah elemen
masyarakat Lampung Utara (Lampura) mengharapkan Kapolres (Kepala Polisi Resort)
Lampura yang baru, AKBP. Helmy Santika dapat lebih bertindak tegas kepada para
pelaku begal diwilayah Lampura.
Harapan tersebut bukanlah tidak
berdasar karena AKBP. Helmy Santika sendiri memiliki rekam jejak yang terbilang
bagus saat menjabat Kasubdit Jatanras (Kejahatan dengan
Kekerasan) Polda Metro Jaya dengan menangkap preman kelas kakap yakni John Kei
dan Hercules beberapa waktu lalu.
”Tentu kita berharap, bapak AKBP
Helmy Santika dapat lebih meningkatkan keamanan terutama dapat lebih menindak
tegas para pelaku kejahatan yang selama ini menjadi momok bagi warga dan
menekan peredaran Narkoba,” kata Ketua LVRI Lampura, Saleh Ahmad, Rabu (19/6).
Kotabumi (SL) - Validasi Data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dilakukan Panitia Pemutakhiran
Data Pemilih (Pantarlih) Lampung Utara (Lampura) menuai protes. Pasalnya,
stiker sebagai penanda bagi warga yang telah terdata tidak ditempel secara
merata pada rumah warga oleh Pantarlih.
Heri, warga Tanjung Aman,
Kecamatan Kotabumi Selatan misalnya mengaku heran karena Pantarlih tidak
menempelkan stiker pada tempat tinggalnya meski kediamannya telah didatangi dan
dilakukan pendataan oleh Pantarlih. "Rumah saya sudah didata. Tapi, kok
enggak ada stikernya ya?" ujarnya, dikediamannya, Rabu (19/6).
Kotabumi (SL) – Koalisi Pejuang Perubahan
(Kopper), partai pengusung pasangan Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada) ABDI
(Agung Bersama Paryadi) melakukan klarifikasi kepada sejumlah media tentang insiden
patahnya tangan Rominah (55), warga Dusun Talang Pagar, Desa Pagar, Kecamatan
Blambangan Pagar, dikantor DPC PKB, Rabu (19/6).
“Kita disini ingin meluruskan
bahwa tangan ibu Rominah tersebut hanya terkilir dan bukan patah seperti yang
ramai diberitakan hari ini,” kata Sekretaris Kopper, Tabrani Rajab, Rabu (19/6).
Kotabumi (SL) – Koalisi Pejuang Perubahan
(Kopper), partai pengusung pasangan Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada) ABDI
(Agung Bersama Paryadi) melakukan klarifikasi kepada sejumlah media tentang insiden
patahnya tangan Rominah (55), warga Dusun Talang Pagar, Desa Pagar, Kecamatan
Blambangan Pagar, dikantor DPC PKB, Rabu (19/6).
“Kita disini ingin meluruskan
bahwa tangan ibu Rominah tersebut hanya terkilir dan bukan patah seperti yang
ramai diberitakan hari ini,” kata Sekretaris Kopper, Tabrani Rajab, Rabu (19/6).
Kotabumi (SL) – Tiga bulan
menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung Utara
(Lampura), Tim pemenangan para Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada) semakin
aktif bergerilya merebut simpati rakyat.
Sayangnya, kurang matangnya
perencanaan dalam menjalankan aksi berebut simpati rakyat dilapangan tidak
jarang berakhir petaka bagi warga yang tergiur dengan bingkisan yang ditawarkan
dalam setiap kunjungan Tim Pemenangan para Balonkada tersebut seperti yang
dialami oleh Rominah (55).
Warga Dusun Talang Pagar, Desa
Pagar Kecamatan Blambangan Pagar tersebut mengalami patah tangan kirinya akibat
berebut Sajadah dengan warga lainnya dalam kunjungan Tim Pemenangan pasangan
Balonkada ABDI (Agung Bersama Paryadi) didesanya, padaKamis (13/6) sekitar pukul 14.00 WIB.
Kotabumi (SL) – Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) sangat kaya akan berbagai prestasi.
Sayangnya, berbagai prestasi tersebut tak ada satu pun yang dapat dibanggakan
mulai dari peringkat kedua penderita HIV/AIDS di Lampung, urutan pertama
pengguna jarum suntik se-Lampung, termasuk empat Kabupaten miskin di Lampung,
predikat pertama se-Lampung untuk siswa SMP dan sederajat yang tidak lulus
hingga Opini Tidak Wajar atas Laporan Hasil Keuangan Pemkab tahun anggaran
2012.
Kini Kabupaten yang dipimpi oleh
Bupati Zainal Abidin itu kembali mendapat predikat nomor dua di Lampung setelah
Kota Bandarlampung bermasalah dalam hal kesehatan. Penyematan predikat nomor
dua bermasalah dalam kesehatan ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat dalam membawa balitanya ke Posyandu.
Kotabumi (SL) – Ketua DPC PKB Lampura, Tabrani
Rajab meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) untuk
mengungkap sepenuhnya kepada khalayak ramai tentang penyebab utama terjadinya predikat
Opini Tidak Wajar (TW) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun anggaran 2012.
“Kita minta Pemkab secara ksatria dan
transparan membeberkan hasil – hasil temuan BPK yang menyebabkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Keuangan kita (Pemkab) dinilai tidak wajar oleh BPK. Ungkap
itu ke masyarakat agar masyarakat juga tahu itu,” tantang dia, dikantor PKB
dijalan Pahlawan Kotabumi, Selasa (18/6).
Kotabumi (SL) - Sedikitnya 114
Jamaah Calon Haji (JCH) Lampung Utara (Lampura) akan terpangkas bila kebijakan
pengurangan CJH tahun 2013 dari Arab Saudi benar terealisasi.
"Ya. Ada
sekitar 114 CJH Lampura yang akan terpangkas bila kebijakan itu jadi
diterapkan," kata Kepala Seksi Pelenggara Haji dan Umroh Kementerian
Agama Kabupaten setempat, Makmur, Selasa (18/6).
Kendati begitu, ia mengaku belum
mengetahui secara pasti apakah kebijakan pemangkasan kuota CJH tersebut akan
segera diterapkan. Sebab, menurutnya, pihak Kementerian Agama (Kemenag) pusat
akan kembali melobi pemerintah Arab Saudi terkait pengurangan kuota CJH asal Indonesia.
Disamping itu, ia juga mengaku belum mengetahui mekanisme pemangkasan CJH
tersebut bila kebijakan tersebut benar akan diterapkan dilapangan.
Kotabumi (SL) - Staf ahli Bupati Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung
Utara (Lampura), Efrizal Arsyad meminta DPRD Lampura mendatangkan pihak BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Lampung terkait kesimpangsiuran predikat
Opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab Lampura tahun anggaran 2011 silam.
"Seharusnya DPRD Lampura
mengundang BPK untuk mengetahui kejelasan predikat Opini LHP Pemkab Lampura
tahun anggaran 2011 lalu. Sekwan (Sekretaris DPRD) bilang predikatnya (LHP) Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat),
tapi disisi lain, pak Sekda (Sekretaris Daerah) bilang predikatnya WDP (Wajar
Dengan Pengecualian). Jadi mana yang benar?" terang dia, Minggu (16/6).
Kotabumi (SL) – Lantaran diduga tidak kuat menerima siksaan
para seniornya, puluhan mahasiswi Akademi Kebidanan (Akbid) Gumilang Husada
Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) kabur dari kampusnya, Jum’at (14/6) sekitar
pukul 09.00 WIB.
Ke-empat puluh calon Bidan
tersebut ‘kabur’ dengan menumpang Angkutan Umum jurusan Kotabumi - Abung
Selatan dan berhenti di sekitar Masjid Nurul Iman yang berada di Desa (Kades)
Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan. Saat diamankan oleh aparat
Kepolisian dan warga disekitar lokasi, hampir sebagian besar mahasiswi itu
tidak mengenakan alas kaki.
Kotabumi (SL) - Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Lampung Utara (Lampura) memastikan siap memberikan sumbangan dana
pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013 mendatang.
“Bila Pemerintah Provinsi
(Pemprov) meminta kita untuk menyumbangkan dana dalam pelaksanaan Pilgub 2013
nanti, pada prinsipnya kita siap,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lampura,
Rifky Wirawan, Rabu (12/6).
Kendati memastikan akan membantu
sumbangan dana dalam Pilgub, namun ia mengaku bahwa hingga kini pihaknya belum
menerima surat
resmi dari Pemprov terkait wacana tersebut. "Sampai saat ini, kami
(pemkab,red) belum menerima surat
resmi soal itu. Tapi jika ini suatu kebijakan pemerintah, maka akan kami ikuti,"
imbuhnya.
Kotabumi (SL) - Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) disinyalir telah melakukan
kebohongan publik terkait Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan
Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun 2011.
Pasalnya, LKPD Pemkab Lampura
tahun 2011 tersebut ternyata diduga bukan berpredikat Opini WDP melainkan disclaimer atau Tidak Memberikan
Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sekretaris DPRD setempat,
Syahrial Adhar mengatakan bahwa LKPD Pemkab Lampura tahun anggaran 2011 yang
diserahkan pihak BPK pada pertengahan tahun 2012 lalu itu berpredikat disclaimer atau TMP. “(Laporan Hasil
Pemeriksaan/LHP BPK) 2011 disclaimer
atau tidak memberikan opini. Pemeriksaannya 2011, LHP-nya 2012,” kata dia,
dikantor DPRD setempat, Selasa (11/6).
Kotabumi (SL) - Kinerja Bupati
Lampung Utara (Lampura) Zainal Abidin dalam mengawasi pengelolaan keuangan di
pemerintahannya mulai dipertanyakan sejumlah kalangan.
"Kalau sampai tidak wajar seperti itu patut dipertanyakan. Tidak wajarnya
kenapa. Pengelolaan keuangannya bagaiman. Yang paling penting. Pengguna
anggaran itu Bupati. Artinya, bagaimana (caranya) Bupati mengelola keuangan
daerah itu sampai (Opini) tidak wajar," kata salah satu calon kuat pesaing
Zainal Abidin dalam Pemilukada Lampura mendatang, Agung Ilmu Mangkunegara, via ponselnya, Rabu (12/6).
Kotabumi (SL) – Junaidi (35), warga
Gincing Air Ringgih, Kecamatan Rebang Tangkas, Way Kanan tewas tertembak kawanan
begal didaerah Simpang Limus, Desa Bumi Nabung, Abung Barat, Lampung Utara
(Lampura), Senin (10/6), pukul 14.00 Wib.
Aksi brutal dan sadis para
kawanan begal tersebut terjadi saat sang korban yang mengendarai Supra X 125
bersama istrinya, Sania (25) dalam perjalanan menuju Kabupaten Prisngsewu. Naas,
ketika tiba didaerah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pasangan suami istri itu dipepet
oleh dua orang pelaku begal dengan yang menggunakan sepeda motor jenis matic.
Kotabumi (SL) - Kursi panas
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lampung Utara (Lampura) yang telah lama tak
bertuan pasca ditangkapnya Zulkarnain oleh Polda Lampung akibat tersangkut
dugaan korupsi DAK bidang pendidikan tahun 2010 silam, akhirnya memiliki tuannya
yang baru yakni Asisten III Pemkab Lampura, Budi Utomo.
Kepastian ini didapat setelah Asisten III Pemkab Lampura yang juga sempat
menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan itu termasuk diantara
sepuluh pejabat II (5 orang), III (3 orang), IV (2 orang) yang dilantik oleh
Bupati Zainal Abidin diruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Senin (10/6).
Kotabumi (SL) - Laporan Keuangan
Pemerintahan Daerah (LKPD) Pemkab Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2012 diganjar
Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Alasannya, laporan keuangan dari sejumlah Dinas atau Instansi dilingkungan
Pemkab tersebut diragukan kebenarannya oleh pihak BPK.
Predikat Opini Tidak Wajar (TW)
yang didapatkan pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Zainal Abidin ini
merupakan predikat kedua terburuk dari tingkatan Opini yang dikeluarkan BPK. Dimana,
Opini BPK itu sendiri terbagi kedalam empat tingkatan yakni Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak
Diberi Pendapat (Disclaimer).
Kotabumi (SL) - Bupati Lampung
Utara, Zainal Abidin membuka secara resmi Pekan Raya dan Pameran Pembangunan
dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Lampung Utara tahun 2013 di
Kompleks Islamic Centre Kotabumi, Sabtu (8/6) sekitar pukul 20.00 WIB.
Pembukaan pameran ini ditandai
dengan pengguntingan pita pada gerbang masuk arena pameran oleh Ketua TP PKK
Kabupaten Lampung Utara, Masnah Zainal Abidin yang didampingi segenap
Forkompimda setempat.
Kotabumi (SL) - Pasangan Bakal
Calon Kepala Daerah (Balonkada) RR (Riza Pachlevi dan Ruslan Effendi)
membentuk Tim Pemenangan (TP) tingkat Kecamatan guna memuluskan jalan menuju
kursi BE I J dalam Pemilukada Lampung Utara (Lampura) yang akan digelar pada
September mendatang.
Pembentukan Tim Pemenangan ini
dilakukan pada Sabtu (8/6), sekitar pukul 09.00 WIB, di Posko Pemenangan
pasangan RR, di Jalan Serma Peturun, Kotabumi. Dimana, Tim Pemenangan pasangan
RR tersebut dikomandoi oleh mantan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab setempat,
dr.Djauhari Thalib.
Kotabumi (SL) - Pasangan Kedeso
(Kesuma Dewangsa - Supeno) menjadi kandidat terakhir yang mendaftarkan diri
sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada) di kantor KPU setempat, Kamis
(5/6).
Pendaftaran pasangan Kedeso ini
sebagai peserta Balonkada Pemilukada Lampura September mendatang ini seakan
menepis keraguan semua pihak bahwa pasangan ini tidak akan ikut berkompetisi
dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut lantaran tidak memiliki cukup
'perahu' untuk ikut dalam perhelatan akbar itu.
Kotabumi (SL) – Sebanyak lima pasangan calon siap
meramaikan perhelatan Pemilukada Lampung Utara (Lampura) pada September
mendatang. Hal ini diketahui setelah kelima pasangan tersebut secara resmi
telah mendaftarkan diri pada pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada)
yang dibuka KPU setempat sejak 31 Mei – 6 Juni.
Kelima pasangan tersebut yaitu
pasangan Abdi (Agung Ilmu Mangkunegara bersama Paryadi), pasangan Yudayono (M.
Yusrizal, ST dan Yoyot Sukarno), pasangan incumbent
ZA (Zainal Abidin - Anshori), pasangan RR (M. Riza Pachlevi dan Ruslan Effendi),
pasangan Kedeso (Kesuma Dewangsa dan Supeno).
Kotabumi (SL) – Sedikitnya dua
pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah
(Balonkad) Lampura resmi mendaftarkan diri ke KPU setempat pada hari kelima
pembukaan pendaftaran Balonkada, Selasa (4/6).
Kedua pasangan tersebut yakni
pasangan Yudayono (M. Yusrizal, ST dan Yoyot Sukarno) dan pasangan incumbent ZA
(Zainal Abidin – Anshori Djausal). Namun kedua pasangan tersebut tidak datang
dalam waktu yang bersamaan. Dimana, pasangan Yudayono datang ke KPU setempat
pada pukul 10:00 WIB. Sementara, pasangan ZA mendaftarkan diri pada pukul 16:00
WIB.
Kotabumi (SL) - Pasangan Yudayono
(M. Yusrizal, ST dan Yoyot Sukarno resmi mendaftarkan diri di KPUD setempat
sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara (Lampura) pada Pemilukada
mendatang, Selasa (4/5) sekitar pukul 10:00 WIB.
Kedatangan Ketua DPRD Lampura beserta pasangannya ini ke kantor KPUD Lampura
tersebut didampingi oleh para petinggi Parta Demokrat (PD) baik tingkat
Kabupaten maupun tingkat Provinsi seperti Sekretaris DPD PD, Fajrun Najah
Ahmad, Sekretaris. DPC PD Lampura, Herwan Mega.
Kotabumi (SL) - Penetapan
Kabupaten Lampung Utara (Lampura) sebagai Kabupaten tertinggal alias miskin
kedua diprovinsi Lampung oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
dipertanyakan Pemkab setempat.
"Penilaiannya yang kurang
itu dimana, kita belum tahu. Indikator yang kurang itu apa?. Apakah mereka
(Kementerian PDT) terjun langsung atau datang ke BPS (Badan Pusat
Statistik)," kata Sekretaris Daerah Kabupaten, dikantor Pemkab Lampura,
Rifki Wirawan, Senin (3/6).
Kotabumi (SL) - Aksi kawanan
begal bersenpi di Lampung Utara (Lampura) terus menggila dan menelan korban.
Akibat keganasan kawanan begal itu, Riski Kurniawan (18) harus mendapat
perawatan intensif petugas medis RSU Ryacudu, Kotabumi lantaran timah panas
para pelaku menerjang paha kanan korban, Senin (3/6).
Selain harus terkapar akibat
terjangan timah panas tersebut, warga Jalan Ahmad Sultan Ratu, Desa Kota Agung,
Kecamatan Sungkai Selatan, Lampura ini juga harus merelakan sepeda motor
Jupiter Z dengan Nomor Polisin BE 3476 JK miliknya dibawa kabur kawanan begal
sadis tersebut.
Kotabumi (SL) – Partai pengusung
pendukung pasangan incumbent, Zainal
Abidin - Anshori Djausal (ZA) yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Bersama
Rakyat (Gemar) berencana menggelar deklarasi, Selasa (4/6).
Kegiatan Deklarasi ini sendiri
akan bertempat dikompleks Islamic Center (IC) Kotabumi. Dimana, setelah deklarasi
tersebut, Koalisi Gemar juga akan mendaftarkan secara resmi kedua pasangan itu
sebagai Bakal Calon Kepala Daerah pada Pemilukada Lampung Utara (Lampura)
September mendatang dikantor KPU setempat.
Kotabumi (SL) – Keputusan
Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Lampung Utara yang mendukung pasangan
Zainal – Anshori (ZA) pada Pemilukada Lampura mendatang menuai kritik. Bahkan
kini, kritikan tersebut mulai merambah dunia maya.
Pasalnya, sebagai Organisasi
Masyarakatat Islam, yang notabene bergerak dibidang dakwah langkah tersebut
dianggap kurang bijaksana. Selain itu, langkah tersebut juga dianggap telah
melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU itu sendiri
seperti yang diungkap oleh sejumlah pemilik akun yang tergabung dalam Akun
Menuju Perubahan Lampura yang lebih Baik.
Kotabumi (SL) – Koalisi Pejuang
Perubahan (Kopper) akhirnya resmi mendaftarkan pasangan Agung Ilmu Mangkunegara
bersama Paryadi (ABDI) sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada) Lampung
Utara (Lampura) ke KPU setempat, Jum’at (31/5) sekitar pukul 10:00 WIB.
Ribuan masa pendukung yang
mengenakan baju bertuliskan ‘Perubahan bisa’ dari lima partai koalisi yakni
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut mengawal proses pendaftaran kandidat
kuat pesaing calon incumbent, Zainal Abidin.
Kotabumi (SL) – Tingkat
ketidaklulusan siswa SMP dan sederajat Lampung Utara (Lampura) pada tahun ini
menempati urutan pertama alias tertinggi di Lampung. Dimana, jumlah siswa SMP
atau sederajat yang tidak lulus diwilayah ini mencapai angka 212 siswa atau 47,85
persen.
Sedangkan, urutan kedua ketidak
lulusan peserta UN SMP dan sederajat ditempati oleh Pemkot Bandar Lampung.
Namun demikian, Pemkot Bandar Lampung masih dapat berbangga diri lantaran nilai
UN tertinggi tingkat nasional jatuh pada salah satu siswanya, yakni Cahaya
Carla Bangsawan dari SMPN 2 Bandarlampung dengan nilai 9,85.
Kotabumi (SL) - Puluhan awak media cetak maupun elektronik mendemo
Polres Lampung Utara (Lampura), Kamis (30/5), pukul 11.30 Wib. Demo itu sendiri
merupakan puncak dari arogansi oknum petinggi polres setempat terhadap kalangan
wartawan saat melakukan tugas jurnalistik di Polres Lampura.
Sebelum mendatangi Polres
setempat, satu jam sebelumnya, para kalangan awak media tersebut sempat
menggelar aksi demo di sekitar bundaran Tugu Payan Mas, Kotabumi. Aksi demo
dilokasi tersebut juga dibarengi dengan pemberian selebaran kepada pengendara
yang melintas. Selebaran itu sendiri berisikan tentang pernyataan sikap kalangan
awak media untu menentang aksi kekerasan yang kerap diterima sejumlah jurnalis.
Kotabumi (SL) – Para Notaris
Lampung Utara (Lampura) mengaku pasrah dan siap melaksanakan keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) tentang penghapusan jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004. Dimana, dengan keputusan tersebut, pihak polisi penyidik
Kepolisian dapat melakukan pemanggilan kepada Notaris tanpa seizin Majelis
Pengawas Daerah (MPD).
“Sebagai warga negara yang baik,
kita akan selalu taat dengan berbagai aturan hukum yang berlaku,” kata Notaris
senior Kuspermadi, via Ponselnya,
Kamis (30/5).
Kotabumi (SL) – Partai Demokrat
(PD) Lampung Utara (Lampura) akhirnya secara resmi mendukung pasangan M.
Yusrizal, S.T. dan Kapten (Infanteri) purnawirawan, Yoyot Sukarno dalam
Pemilukada Lampura September mendatang.
Kepastian dukungan DPP PD ini
dituangkan dalam Surat Keputusan DPP PD dengan Nomor : 101/SK/DPP.PD/V/2013
tentang Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung
Utara. SK DPP PD yang ditandatangani oleh Ketua Harian PD, Syariefuddin Hasan
dan Sekretaris Jenderal PD, Edhie Baskoro Yudhoyono tersebut ditetapkan pada
tanggal 24 Mei lalu.
Kotabumi (SL) - Panitia Pengawas
Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) meminta Pemkab setempat
segera menertibkan seluruh alat peraga kampanye mulai dari Bakal Calon Kepala
Daerah (Balonkada) hingga partai politik yang diduga melanggar aturan.
"Pasal 77 ayat 6 dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, jelas disebutkan
bahwa pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon dilaksanakan dengan
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terang Divisi Pengawasan
Panwaslu setempat, Tedi Yunada, diruangannya, Rabu (29/5).
Kotabumi (SL) - Lantaran aturan
tentang pencairan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun ini belum
keluar, gaji ke-13 PNS Lampung Utara (Lampura) hingga kini belum dapat
dicairkan.
"Peraturannya belum ada
makanya belum bisa kita cairkan (gaji 13)," terang Kabid Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, Sayuti, diruangannya,
Selasa (28/5).
Sebab, masih menurutnya,
peraturan inilah yang menjadi dasar dalam pencairan gaji ke-13 PNS diseluruh
daerah termasuk Kabupaten Lampura. "Bila sudah ada pasti kita laporkan ke
Bupati untuk mendapat petunjuk tentang pencairan dana tersebut," jelasnya.
Kotabumi (SL) – Sikap tidak
terpuji kembali ditunjukan oleh Pejabat Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub
Divisi Regional (Subdivre) II Lampung Utara (Lampura) terkait kontroversi
beredarnya puluhan Ton Beras Masyarakat Miskin (Raskin) tak layak konsumsi di Kabupaten
setempat.
Pasalnya, bukannya secara jantan
mengakui bahwa kesalahan tersebut berada dipihaknya, Bulog Subdivre Lampura
malah mengkambing hitamkan media massa
sebagai pemicu kontroversi Raskin tersebut.
Aksi cara selamat dan mencari
kambing hitam pihak Bulog itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi
B DPRD Lampura bersama pihak Bulog Subdivre II Lampura, diruang Komisi B,
Selasa (28/5).
Kotabumi (SL) – Lempar batu
sembunyi tangan. Begitulah yang dilakukan oknum Badan Urusan Logistik (Bulog)
Sub Divisi Regional (Subdivre) II Lampung Utara (Lampura) atas kontroversi Beras
Masyarakat Miskin (Raskin) tak laik konsumsi.
Pasalnya, buruknya kualitas
Raskin tak laik konsumsi asal Jawa Timur yang telah beredar tersebut disebabkan
oleh lamanya beras tersebut tersimpan digudang Bulog karena Raskin itu sendiri merupakan
stok Bulog tahun 2012 lalu.
Kotabumi (SL) - Ribuan masa
simpatisan diperkirakan akan hadir dalam Deklarasi Koalisi Pejuang Perubahan
(Kopper) yang mengusung Agung Ilmu Mangkunegara dan Paryadi.
Acara deklarasi ini sendiri diadakan pada Sabtu ( 25/5) distadion Sukung
Kotabumi, Lampung Utara (Lampura). Selain itu, diperkirakan seluruh petinggi
partai tingkat provinsi yang tergabung dalam Koalisi akan ikut hadir acara
tersebut.
Adapun partai pengusung yang tergabung dalam Kopper itu yakni Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai
Persatuan Pembangunan (PPP).
Kotabumi (SL) - Program
Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat yang diperkirakan nilaimencapai Rp. 700 juta dari Dinas Pertanian
dan Peternakan (Distanak) Lampung Utara (Lampura) sejak tahun anggaran 2011 -
2012 ditengarai hanya proyek akal – akalan yang bertujuan mengeruk uang rakyat.
Pasalnya, meski telah dua tahun
dijalankan tapi proyek hingga kini tersebut belum mampu meningkatkan tingkat
ekonomi warga miskin penerima bantuan tersebut alias mubazir. Bahkan, peran
pengawasan dari Distanak terhadap keberhasilan program ini nyaris tidak ada
karena hanya bersifat pasif yakni menunggu laporan warga apabila terdapat
kendala.
Kotabumi – Adanya isu tentang
Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) tidak layak konsumsi yang beredar di Lampung
Utara (Lampura) ternyata bukan isapan jempol belaka.Hal ini dibuktikan dengan temuan
puluhan karung beras asal Jombang, Jawa Timur (Jatim) yang diduga tak laik
konsumsi oleh Polres setempat digudang gudang Badan Urusan Logistik (Bulog)
Subdivre II Lampura yang ada Desa Mulangmaya, kecamatan Kotabumi Selatan pada
Sabtu (11/5).
“Kami cross check dan meminjam satu karung beras yang bertuliskan tulisan
dari Jombang, Jawa Timur (Jatim) untuk dijadikan sample (contoh). menurut informasi, barang itu masuk sekitar bulan
Februari dan Maret 2013,” kata Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres setempat,
Iptu. Suprianto, Senin (20/5).
Kotabumi (SL) – Firdaus (28),
warga Rerangai Utara Desa Rerangai Kecamatan Katibung, Lampung Selatan terpaksa
mendapat perawatan intensif RSUD Ryacudu, Kotabumi akibat sabetan golok para
pelaku begal diwilayah Lampung Utara, Minggu (19/5) sekitar pukul 19.00 WIB.
Korban menuturkan bahwa kejadian
tersebut terjadi dijalan raya Dusun Talang Palembangan, Desa Bumi Nabung
Kecamatan Abung Barat Lampura. Dimana, kendaraan Honda Supra X 125 BE 7122 DX
yang ia kendarai dicegat oleh para kawanan begal yang mengendarai motor Yamaha
RX King. "Motor saya dipepet dan kontak motor saya langsung mereka cabut,”
kata dia.
Kotabumi (SL) - Sejumlah
masyarakat Lampung Utara (Lampura) meminta Kepolisian Daerah (Polda) Lampung
untuk menyelidiki keputusan pembebasan ketiga tersangka narkoba beberapa waktu
lalu yang dilakukan oleh Polres setempat karena diduga tidak sesuai dengan
prosedur.
"Kami minta Polda Lampung
mengusut tuntas kasus ini karena sudah jelas saat penangkapan ketiga tersangka
itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti seperti alat penghisap sabu
(bong), pirek, 1 buah korek api gas, 1 pipet sedotan warna putih, serta
bercakan sabu yang tercecer bisa dibebaskan. Masa semudah itu mereka dibebaskan?!!.
Ini kan
aneh," kata Andi, warga Kecamatan Kotabumi, Senin (20/5).
Kotabumi (SL) - Sudah jatuh
tertimpa tangga pula. Begitulah nasib Umar Mukhtar, koruptor kasus dugaan
penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2010 Lampung
Utara (Lampura) lalu.
Pasalnya, pasca keputusan tetap
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Rabu (15/5) lalu yang memvonis
koruptor tersebut (Umar) dengan 12 bulan penjara maka PNS korup tersebut
terancam dipecat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Proyek Abadi: Proyek perbaikan jalan
sepertinya di Jalan Soekarno – Hatta, Lampung Utara sepertinya perlu pengawasan
ekstra ketat dari Dinas terkait agar tidak menjadi proyek abadi yang selalu
diperbaiki setiap tahun.Foto dibidik Selasa (14/5/13)
Kotabumi (SL) - Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara (Lampura), Dedi
Alpani memastikan anggaran pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
setempat telah siap dicairkan.
"Dana itu sudah ada. Kapan
saja bisa dicairkan," kata dia singkat, dipelataran parkir Pemkab
setempat, Rabu (15/5).
Kotabumi (SL) - Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Lampung Utara (Lampura) pada September 2013 mendatang,
dipastikan tanpa diikuti oleh Calon Kepala Daerah (Calonkada) dari jalur Independen
atau perorangan.
Pasalnya, hingga batas waktu
penyerahan dukungan ditutup yakni Senin (13/5), tak seorang pun Calonkada yang
menyerahkan pernyataan dukungan masyarakat yang disertai fhoto copy Kartu Tanda
Penduduk (KTP).
Kotabumi (SL) - Hingga Senin (13/5),
belum satupun Partai Politik (Parpol) dari 12 Parpol yang melakukan perbaikan
terhadap berkas para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) kepada KPU Kabupaten
Lampung Utara(Lampura).
Pembukaan waktu perbaikan berkas
bagi para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) bagi 12 Partai Politik (Parpol) itu
sendiri dimulai sejak tanggal 9 Mei lalu. Sementara, penutupannya jatuh pada
tanggal 22 Mei mendatang. “Waktunya masih panjang. Kemungkinan bakal diperbaiki
menjelang hari-hari terakhir,” kata Komisioner KPU setempat, Zuliza Amwa, Senin
(13/5).
Kotabumi (SL) – Dana Pengamanan
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Lampung Utara (Lampura) sebesar Rp. 1,5
M dipastikan bakal dapat dicairkan dalam waktu dekat.
“Realisasinya (pencairan) dalam
waktu dekat ini dikarenakan Nota Kesepakatan bersama dengan pihak keamanan
masih dipelajari dan diverifikasi oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Hukum,
Aristoni,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat,
Pardis. RA, diruang kerjanya, Senin (13/5).
Dalam membuat Nota Kesepakatan
tersebut, Pardis mengatakan bahwa pihaknya mengambil referensi atau acuan dari
Kabupaten lain yang baru menggelar hajatan Pemilukada diantaranya Kabupaten
Tulang Bawang, Lampung Barat dan Tanggamus. “Kita mengambil referensi dari tiga
Kabupaten itu dalam membuat Nota Kesepakatan tersebut,” terangnya.
Kotabumi (SL)
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasa (Kontras) mengunjungi
sembilan korban, asal dusun Kemala Indah, Desa Blambangan, Blambangan Pagar,
Lampung Utara, Sabtu (11/5). Kontras menerima surat kuasa dari korban kekerasan. Pihaknya
mendampingi korban yang berasal dari Kabupaten Lampung Utara, dalam rangka
pemeriksaan lanjutan, terhadap empat korban. Pemeriksaan dilakukan di
kepolisian sektor Abung Selatan.
"Kami
datang ke Lampura untuk mendampingi korban dan memperkuat fakta-fakta di
Lapangan saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh Polres Tangerang,"
kata Komisioner Kontras, Syamsul Munir.
Kotabumi (SL) – Program Terpadu (Pandu) Gerakan Membangun (Gerbang) Kampung
dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko
Kesra) pada tahun ini dilaksanakan di
Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat.
“Pandu Gerbang Kampung di Lampung
Utara akan dilaksanakan di Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat,” terang Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) setempat, Budi T. Tamin, via ponselnya, Minggu (12/5).
Ditengah acara silahturahmi Bupati Zainal Abidin bersama Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemkab Lampung Utara, Agus prayoga (5) Markuti (12),
warga jalan Tjoekoel Subroto merelakan masa kanak – kanaknya untuk mengkais
rezeki dengan mengumpulkan bekas makanan dan minuman mineral.
Kotabumi (SL) - Rapel kenaikan
gaji PNS Pemkab Lampung Utara (Lampura) tahun 2013 dipastikan akan dicairkan
pada bulan Juni mendatang. Kepastian ini diketahui setelah Pemkab setempat
menerima Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013 entang Kenaikan gaji pokok PNS
(bukan Pensiun) pada akhir April silam.
"Saat ini kita sedang
mengirimkan surat
edaran kepada seluruh SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna
menyampaikan data para pegawainya," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah (BPKAD) Lampura, Dedy Alpani, dikantor Pemkab Lampura, Selasa (7/4).
Kotabumi (SL) - Riki Sandi (22),
warga Desa Talang Liwo, Kelurahan Kotabumi Tengah Barat, Kecamatan Kotabumi,
Lampung Utara (Lampura) terpaksa harus mendekam dipenjara Polres setempat.
Pemuda yang ditangkap Polres pada
Selasa (7/5) sekitar Pukul 04.00 WIB, dikediamannya ini diduga telah melakukan
kejahatan penipuan dan penggelapan sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BE 6101 JG
milik Rahmad Solehan (20), warga Gang. Pelangi II, Kelurahan Gapura, Lampura.
Kejadiain ini sendiri terjadi pada Rabu (24/4) silam.
Kotabumi (SL) – Lantaran dilarang
berjualan diatas Kereta api, delapan puluh orang pedagang asongan nglurug Stasiun PT. Kereta Api Indonesia
(KAI), Kotabumi, Lampung Utara, Selasa (7/5).
Kedatangan puluhan pedagang
asongan yang selalu menggantungkan hidupnya dari hasil jualan diatas Kereta Api
ekspres jurusan Kotabumi – Blambangan
ini menanyakan kejelasan nasib mereka pasca larang itu diberlakukan April lalu.
Kotabumi (SL) - Partai-partai
pendukung yang mengusung pasangan Zainal Abidin-Ansori Djausal untuk maju dalam
Pilkada Lampung Utara (Lampura) mendatang, Selasa (7/5) membentuk koalisi tim
pemenangan yang diberi nama Gerakan Bersama Rakyat Zainal-Ansori (GEMAR Z-A).
Partai pendukung yang tergabung
dalam koalisi terdiri dari, PDI-Perjuangan, PAN, Gerindra, PBR, PBB, PKPB, dan
PPPI. Dalam pembentukan koalisi terpilih sebagai ketua yakni Imam Suhada (PBR),
sekretaris Wirta Jaya Putra (PDI-P), dan Bendahara Yordan Bangsaratoe (PAN).
Kotabumi (SL) - Bupati Lampung
Utara, Zainal Abidin mengecam keras prkatek perbudakan yang dilakukan oleh YI,
pemilik pabrik kuali di Tangerang kepada sembilan orang rakyatnya.
“Tindakan itu sangat biadab dan
tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Para pejuang kita telah berjuang
mengorbankan jiwa dan raganya untuk melawan bangsa penjajah yang telah merampas
kemerdekaan setiap rakyat Indonesia.
Tapi, kenapa setelah merdeka, bangsa kita sendiri yang menjajah sesamanya. Ini kan tidak benar,” tukas
dia.
Kotabumi (SL) - Ketua Komisi C
DPRD Lampung Utara (Lampura), Yordan Bangsaratoe meminta Dinas Perhubungan
(Dishub) setempat untuk segera melakukan pemasangan plang nama jalan pada
sejumlah ruas jalan yang belum memiliki plang nama.
"Nama - nama jalan ini kan sudah diatur dalam Perda (Peraturan Daerah)
Nomor 17 Tahun 1999 tentang perubahan kedua Perda Kabupaten Lampung
Utara(Lampura) Nomor 24 Tahun 1975 tentang nama-nama jalan dan gang/lorong
dalam kota kotabumi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dilakukan," katanya
saat ditemui dikantor Pemkab setempat, Senin (6/5).
Sedangkan mengenai sejumlah
jalan, lorong atau gang yang belum termasuk dalam Perda tersebut, Ketua DPD PAN
Lampura ini meminta pihak Dishub secepatnya mengajukan Perda (Peraturan Daerah)
yang baru untuk mengakomodir jalan, lorong atau gang tersebut. "Mumpung
sebentar lagi pembahasan APBD-P, silahkan usulkan Raperda tentang itu,"
ujar dia.
Kotabumi (SL) – Suasana haru
disertai isakan tangis para orang tua dan keluarga korban ‘praktek perbudakan’ mewarnai
kedatangan para korban tersebut di dusun Kemala Indah, Desa Blambangan,
Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara (Lampura), minggu (5/5) sekitar pukul
06.00 pagi.
Kesembilan korban aksi biadab ayang diduga dilakukan pemilik pabrik tempat
mereka bekerja tersebut yakni Andi gunawan (20), Rizal (19), Majid (20),
Sarifudin (21), Junaidi (21), Adi saputra (22), Misyanto (20), Iwan Kurniawan
(20), dan Erfansyah (21).
Kotabumi (SL) - Program
Sosialiasi Peraturan Perundang-undangan senilai Rp. 100 juta di Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkab Lampung Utara pada tahun anggaran
2012 lalu cukup layak dipertanyakan. Pasalnya, program tersebut terkesan tidak
jelas sasaran dan tempat pelaksanaannya alias tertutup.
Kepala Dispenda setempat,
Fahrizal Ismail ketika ditemui diruangannya, Jum'at (3/5), membantah bila
program sosialiasi didinasnya itu dikatakan tidak jelas dan tak pernah
dilaksanakan.
"Sosialiasi dalam program
itu ialah sosialisasi terkait Perda (Peraturan Daerah) sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas ini. Sementara sasaran dari sosialisasi ini adalah setiap wajib
wajib pajak," terangnya.
Sedangkan mengenai lokasi
pelaksaan kegiatan program tersebut, ia menyebutkan bahwa lokasi pelaksanaannya
disejumlah tempat. "Sosialisasi itu ada yang kita lakukan didinas ini,
langsung kepada masyarakat pada saat menyampaikan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan), serta di Kecamatan," ujar dia.
Disebutkan dirinya, sosialiasi
Perda yang dilakukan pihaknya tersebut diantaranya sosialiasi Perda tentang
Pajak Hotel dan Restoran. Dimana dalam Perda tersebut setiap konsumen dari
Hotel dan Restoran dikenakan wajib pajak 10 persen. Selain sosialisasi Perda
Hotel dan Restoran, pihaknya juga melakukan sosialiasi tentang Perda Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) serta Perda tentang sarang walet.
Mirisnya, program sosialisasi
yang menghamburkan ratusan juta uang rakyat tersebut tidak mampu mendongkrak
Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat khususnya dalam hal Pajak Hotel dan
Restoran serta pajak sarang walet. Secara tersirat, dirinya menyalahkan
karakter masyarakat Lampura yang menyebabkan penarikan pajak dari sektor itu
berjalan tidak optimal.
"Pajak Hotel dan Restoran
ini susah diterapkan dikarenakan karakter masyarakat disini (Lampura). Pihak
pengelola Hotel dan Restoran takut kehilangan konsumen bila konsumen pengguna
layanannya dikenakan wajib pajak 10 persen. Sementara mengenai pajak sarang
walet, kita terkendala dengan banyaknya para pemilik sarang walet yang tidak
bertempat tinggal di Lampura. Rata - rata pemilik sarang walet itu tinggal di
pulau Jawa," beber mantan Kepala BKD Lampura ini.(Feaby)
Kotabumi (SL) – Tidak terima
dituding terlibat dalam dugaan Surat Perintah Tugas (SPT) palsu sejumlah
honorer Kategori II Dinas Kesehatan Lampung Utara (Lampura), mantan Kepala
Dinas Kesehatan (Kadiskes) setempat, Jauhari Thalib memeriksa seluruh berkas
Honorer KII didinas tersebut.
Pemeriksaan berkas tenaga honorer KII tersebut dilakukan dengan cara
menghadirkan langsung para tenaga honorer tersebut diaula Diskes setempat,
Senin (29/4). Direktur RS Handayani Kotabumi ini memeriksa secara teliti
tandatangan SPT 57 tenaga honorer yang hadir dalam pertemuan tersebut. Hal ini
dikarenakan dirinya mencurigai terdapat tandatangan palsu dirinya dalam SPT
honorer KII yang telah diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Pemeriksaan ini juga disaksikan langsung oleh Sekretaris Diskes, Aprizal Rio
dan Kabid Urusan Kepegawaian (UP), Asrul Hadi.